Jokowi Siap Jawab soal Kasus HAM hingga Teror Novel di Debat Perdana

Kompas.com - 16/01/2019, 13:12 WIB
Presiden  Jokowi usai menghadiri acara wiraswasta ASN dan Pensiunan di Sentul, Bogor, Rabu (16/1/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi usai menghadiri acara wiraswasta ASN dan Pensiunan di Sentul, Bogor, Rabu (16/1/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menegaskan siap menghadapi debat pilpres 2019 yang bertema hukum, HAM, korupsi dan terorisme pada Kamis (17/1/2019) besok.

Ia siap memberi jawaban terkait penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan pada April 2017 lalu yang sampai saat ini belum ditemukan pelakunya. Jokowi juga siap menjawab soal teror di rumah pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif yang baru-baru ini terjadi.

"Nanti kita jawab juga besok," kata Jokowi saat ditanya wartawan, di Sentul, Bogor, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Jokowi Mengaku Tak Lakukan Persiapan Khusus untuk Debat Perdana

Selain itu, calon presiden petahana ini juga siap menjawab soal sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya.

"Ya, besok kan termasuk masalah HAM juga ada," kata Jokowi.

Polri sendiri baru-baru ini membuat tim gabungan penyelidikan kasus Novel. Surat tugas pembentukan tim gabungan dikeluarkan pada 8 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Baca juga: Komnas HAM: Presiden Terpilih Bertanggung Jawab Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Tim gabungan akan bekerja selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019.

Dari salinan surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 yang diterima Kompas.com, tim gabungan terdiri dari 65 orang.

Sebanyak 53 orang berasal dari Polri, dua orang pakar, satu akademisi, satu orang dari unsur organisasi masyarakat sipil, satu orang Komisioner Kompolnas, dua orang mantan Komisioner Komnas HAM, dan lima orang dari unsur KPK.

Baca juga: Kubu Jokowi: Masalah HAM dan Korupsi Akan Sulitkan Prabowo Saat Debat

Pembentukan tim gabungan ini menuai kritik dari elemen masyarakat sipil. Kritik datang dari Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani.

Ia menilai, pembentukan tim gabungan sarat dengan kepentingan politik karena tim tersebut dibentuk menjelang debat capres pada 17 Januari 2019. Sementara, desakan dari masyarakat sipil untuk membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen sudah sejak lama digaungkan.

"Pembentukan tim gabungan terkesan hanya untuk menyiapkan jawaban saat debat capres," ujar Yati saat ditemui di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY Angkat Bicara soal Kasus Jiwasraya, Ini Respons Istana

SBY Angkat Bicara soal Kasus Jiwasraya, Ini Respons Istana

Nasional
Yasonna Sebut Ronny Sompie Paling Bertanggung Jawab atas Informasi soal Harun Masiku

Yasonna Sebut Ronny Sompie Paling Bertanggung Jawab atas Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Pertemuan Tahunan Komisi Palestina, Indonesia Soroti Konflik yang Kian Buruk

Pertemuan Tahunan Komisi Palestina, Indonesia Soroti Konflik yang Kian Buruk

Nasional
Polri Akan Bentuk Satgas Pengawalan Investigasi

Polri Akan Bentuk Satgas Pengawalan Investigasi

Nasional
Optimistis Nurmansjah Lubis Jadi Wagub DKI, Sohibul Iman: PKS Tak Sembarangan Ajukan Calon

Optimistis Nurmansjah Lubis Jadi Wagub DKI, Sohibul Iman: PKS Tak Sembarangan Ajukan Calon

Nasional
Soal Iklan Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem, Ini Komentar Surya Paloh

Soal Iklan Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem, Ini Komentar Surya Paloh

Nasional
Setelah Bakar Mayat Teman Kerja, Pelaku Gadaikan Motor Korban Rp 4 Juta

Setelah Bakar Mayat Teman Kerja, Pelaku Gadaikan Motor Korban Rp 4 Juta

Nasional
Maskapai Haji Ditambah, Citilink dan Flynas Kini Ikut Berangkatkan Jemaah

Maskapai Haji Ditambah, Citilink dan Flynas Kini Ikut Berangkatkan Jemaah

Nasional
100 Hari Jokowi-Maruf, Kebijakan Investasi jadi Ancaman bagi Lingkungan Hidup

100 Hari Jokowi-Maruf, Kebijakan Investasi jadi Ancaman bagi Lingkungan Hidup

Nasional
[BERITA FOTO] Sepi dan Terisolasi, Begini Kondisi Wuhan Terkini...

[BERITA FOTO] Sepi dan Terisolasi, Begini Kondisi Wuhan Terkini...

Nasional
Wapres Sebut Pendekatan Keamanan di Papua Bersifat Sementara

Wapres Sebut Pendekatan Keamanan di Papua Bersifat Sementara

Nasional
Ulat Bulu Serang Permukiman Warga di Kudus

Ulat Bulu Serang Permukiman Warga di Kudus

Nasional
Ratusan Petugas Wafat, Parpol Nonparlemen Sarankan Pemilu Tak Digelar Serentak

Ratusan Petugas Wafat, Parpol Nonparlemen Sarankan Pemilu Tak Digelar Serentak

Nasional
Menag Ceritakan Kekhawatiran Jokowi Lulusan Madrasah Tak Bisa Bersaing

Menag Ceritakan Kekhawatiran Jokowi Lulusan Madrasah Tak Bisa Bersaing

Nasional
Jokowi Dituding Berkuasa atas KPK dengan Tunjuk Dewas, Ini Pembelaan Wapres

Jokowi Dituding Berkuasa atas KPK dengan Tunjuk Dewas, Ini Pembelaan Wapres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X