Ombudsman: Kepolisian Sudah Perbaiki 4 Temuan Maladministrasi Penanganan Kasus Novel

Kompas.com - 16/01/2019, 13:03 WIB
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan melambaikan tangan saat menghadiri acara penyambutan dirinya kembali aktif bekerja di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7/2018). Kegiatan itu sekaligus diselenggarakan untuk memperingati 16 bulan kasus penyerangan Novel Baswedan yang belum menunjukkan titik terang. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOPenyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan melambaikan tangan saat menghadiri acara penyambutan dirinya kembali aktif bekerja di pelataran Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7/2018). Kegiatan itu sekaligus diselenggarakan untuk memperingati 16 bulan kasus penyerangan Novel Baswedan yang belum menunjukkan titik terang.

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala menyebutkan Polda Metro Jaya telah memperbaiki empat temuan maladministrasi terkait proses laporan polisi dalam perkara tindak pidana penyiraman air keras ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Pertama, maladministrasi di penyidikan seperti pelanggaran peraturan perundang-undangan, pengabaian kewajiban hukum, dan kelalaian atau penyimpangan prosedur.

"Kami sudah mendapat kepastian bahwa sudah ada perbaikan untuk itu, jadi untuk yang perbaikan pertama kami sudah menerima," kata Adrianus dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Hampir Dua Tahun Kasus Teror ke Novel Baswedan Tak Tuntas, Ini Lini Masanya


Kedua, terkait surat perintah tugas yang tidak mencantumkan jangka waktu. Ombudsman pada waktu itu juga menyarankan agar kepolisian melakukan gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan untuk mengevaluasi dan memecahkan masalah saat penyidikan.

"Terkait penetapan masa berlaku demikian juga soal gelar perkara tadi kami sudah mendapatkan jawaban bahwa gelar perkara sebetulnya sudah banyak sekali dilakukan atau dalam rangka bertemu dengan Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman, dan terakhir dengan tim gabungan yang baru saja dibentuk oleh Bapak Kapolri," ujarnya.

Ketiga, terkait dengan temuan jumlah penyidik yang sangat banyak baik dari Polres Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya. Namun, dalam prosesnya terkesan tidak efektif serta efisien.

"Saya kira sudah bisa terjawab seiring terbitnya surat tugas Kapolri soal tim gabungan dalam rangka menindaklanjuti penyidikan kasus Novel Baswedan ini, dan itu kami anggap sudah menjawab. Itu hanya 65 orang itu pun waktunya terbatas. Kami beranggapan itu sudah memenuhi saran tadi," kata dia.

Baca juga: Jokowi Minta Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Bekerja Cepat

Keempat, terkait aspek pengabaian petunjuk informasi dari Novel Baswedan atau pihak lainnya di antaranya:

1. Dimulai dari rangkaian tersebut, dari awal Ramadhan tahun 2016 saat terdapat percobaan penabrakan sepeda motor kepada Novel.

2. Di tahun yang sama, Novel ditabrak oleh sebuah mobil sebanyak dua kali.

3. Informasi dari Komjen M. Iriawan, terkait dugaan ada indikasi upaya percobaan penyerangan terhadap Novel. Hal tersebut disampaikan Iriawan pada saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Pada waktu itu, Ombudsman merekomendasikan agar petunjuk informasi seperti itu dituangkan dalam berita acara dan dijadikan dasar bagi kepolisian untuk mendalami lebih jauh petunjuk tersebut dalam penyidikan.

"Polda Metro Jaya sudah berusaha bertemu Pak Novel, namun belum juga berhasil hingga sekarang. Pihak Polda Metro Jaya memilih langkah-langkah persuasif informal ketimbang membuat satu surat panggilan. Polda Metro memakai langkah informal menanyakan kapan siapnya Beliau (Novel)," ujar Adrianus.

"Maka jika sudah ada niat Polda Metro memenuhi saran-saran kami untuk mengklarifikasi mengenai hal-hal yang dialami Novel dan saya pikir itu kami bisa menerimanya," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Nasional
Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Bangun Komunikasi dengan Semua Partai

Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Bangun Komunikasi dengan Semua Partai

Nasional
PKS Terus Upayakan Pembentukan Pansus Jiwasraya

PKS Terus Upayakan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Nasional
Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

Nasional
Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi

Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi

Nasional
PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

Nasional
Bantah soal Dinasti Politik Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah: Saya Tak Aji Mumpung

Bantah soal Dinasti Politik Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah: Saya Tak Aji Mumpung

Nasional
Amien Rais Diminta Tak Intervensi Kongres PAN, Abdillah Toha: Bikin Ruwet

Amien Rais Diminta Tak Intervensi Kongres PAN, Abdillah Toha: Bikin Ruwet

Nasional
Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

Nasional
Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

Nasional
Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

Nasional
Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

Nasional
Putri Ma'ruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

Putri Ma'ruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

Nasional
Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Wahyu Setiawan sebagai Anggota KPU

Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Wahyu Setiawan sebagai Anggota KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X