Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Sosiolog, Hal-hal Ini yang Ingin Dilihat Publik dari 2 Paslon saat Debat

Kompas.com - 16/01/2019, 06:16 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo menegaskan, penyelenggaraan debat kedua pasangan calon Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 merupakan kepentingan publik.

Oleh karena itu, penyelenggaraannya harus menjawab keingintahuan masyarakat terhadap kedua paslon.

Menurut pandangannya, masyarakat tidak ingin mendengarkan hal-hal yang bersifat terlalu teknis terkait sistem pemerintahan.

Baca juga: Jokowi: Debat Aja Kok Pakai Latihan

Moderator, kata dia, bisa memotong jika calon mengemukakan hal yang bersifat terlalu teknis. 

"Memang kita enggak kepengin detail hal-hal teknis pemerintahan, kita juga mengharap, kalau dia tahu bagus, tapi kalau itu terjadi pertanyaan yang sifatnya sangat teknis, moderator intervensi, kan itu tugasnya moderator," terang Imam saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: Jokowi dan Para Ketum Partai Bahas Debat Pilpres

Ia berpandangan, masyarakat ingin melihat bagaimana pendekatan kedua paslon memaparkan permasalahan bangsa secara komprehensif.

"Kita kepengin hal-hal yang sifatnya bird view, bagaimana melihat suatu masalah secara global dan masuk akal dan ada terobosan, bukan detail-detail data kayak pemaparan peneliti dalam memaparkan masalah," ungkap dia.

Sementara itu, dari segi personalitas masing-masing kandidat, dosen yang berpengalaman sebagai panelis debat Pilkada ini berpandangan terdapat empat hal yang ingin publik lihat.

Baca juga: Jelang Debat, Jokowi Bertemu Para Ketua Umum Partai

Pertama terkait seberapa besar keinginan kandidat untuk memahami dan menyelesaikan masalah di negara ini.

"Passion-nya itu, kan kepengen tahu nih, misalnya ngomongin tentang korupsi, dia passion-nya ada greget enggak sih, nah itu yang kepingin kita lihat," katanya.

Hal kedua menyangkut integritas calon pemimpin, sebab masyarakat ingin memiliki pemimpin yang jujur, tanggung jawab, dan adil.

Baca juga: Tim Jokowi Tantang Prabowo Buka-bukaan soal Penculikan Aktivis saat Debat

Berikutnya, kata Imam, adalah kemampuan atau kredibilitas orang tersebut dalam hal-hal teknis, jika terpilih memimpin negara ini nantinya.

Aspek terakhir adalah kepemimpinan. Ia menerangkan, calon pemimpin negara juga perlu memiliki kemampuan manajerial dalam membangun negara ini.

"Keempat leadership, kan dia harus membawa sebuah visi ke depan ini bukan hanya sekedar manajer kantor yang cuman ngantur hal-hal yang sifatnya teknis keseharian tapi kepengin ke depan mau dibawa (ke mana) negeri ini," jelas Imam.

Baca juga: Menghadap Jokowi di Istana, Mensos Akui Bahas soal Debat Capres

Debat perdana Pilpres 2019 akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 17 Januari 2019.

Debat tersebut akan dibagi ke dalam enam segmen. Tema yang diangkat pada debat pertama ini adalah penegakan hukum, korupsi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan terorisme.

Kompas TV Benarkah kubu Prabowo-Sandiaga menerapkan strategi &quot;Our Brand is Crisis&quot; dengan menilai situasi negara saat ini di tengah krisis?<br /> Seberapa efektifkah strategi ini?<br /> KompasTV akan membahasnya bersama juru bicara badan pemenangan nasional Prabowo-Sandi Ahmad Riza Patria, Direktur konten tim kampanye nasional Jokowi-Mar&rsquo;uf Fiki Satari serta pengamat psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com