Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Berita Populer: Prabowo Diprotes Pendukungnya dan Penghapusan SKTM

Kompas.com - 16/01/2019, 05:27 WIB
Ana Shofiana Syatiri

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Berikut lima berita populer Kompas.com, Rabu (16/1/2019).

1. Kronologi pesawat asing dipaksa turun di Batam

Dua pesawat tempur F-16 Fighting Falcon TNI AU Lanud Roesmin Nurjadin (Rsn) Pekanbaru, Riau, memaksa (force down) pesawat asing Ethiopian Airlines mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/1/2019).

Danskadron 16 Lanud Rsn Pekanbaru Letkol Pnb Bambang Apriyanto mengatakan, pesawat asing tersebut dipaksa turun karena melintas di wilayah udara NKRI tanpa izin.

"Pesawat yang kami force down ini jenis Boeing B777 yang dioperasikan oleh maskapai Ethiopian Airlines dengan nomor registrasi ET-AVN," ungkap Bambang saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Menurut dia, pesawat asing tersebut melintas di wilayah kedaulatan udara yurisdiksi Indonesia tanpa dilengkapi flight clearance (FC).

Baca selengkapnya dalam tautan ini.

2. Prabowo diprotes pendukungnya

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan siap melanjutkan program-program yang baik dari presiden-presiden Indonesia sebelumnya apabila ia terpilih sebagai presiden 2019-2024.

Bahkan, Prabowo menyatakan siap melanjutkan hal-hal baik yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra dalam pidato "Indonesia Menang" di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

“Kami apresiasi dan siap lanjutkan prestasi-prestasi presiden-presiden Indonesia sebelumnya, kami lanjutkan prestasi Bung Karno, Pak Harto, Pak BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan bahkan hasil yang baik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo,” kata Prabowo.

Baca kelanjutan artikel ini selengkapnya di sini.

3. Fahri Hamzah sebut pidato Prabowo gagal

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) didampingi calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (kanan) menyampaikan pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (14/1/2019). Prabowo-Sandiaga menyampaikan pidato kebangsaan dengan tema Indonesia Menang yang merupakan tagline visi dan misinya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/amaANTARA/GALIH PRADIPTA Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) didampingi calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (kanan) menyampaikan pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (14/1/2019). Prabowo-Sandiaga menyampaikan pidato kebangsaan dengan tema Indonesia Menang yang merupakan tagline visi dan misinya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/ama
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tadi malam telah gagal. Gagal yang dimaksud Fahri adalah tidak bisa memenuhi ekspektasi kubu lawan.

"Saya menganggap, (pidato) itu gagal membuat Prabowo tampil menakutkan dan membahayakan. Sebab, saya menilai ada upaya untuk melumuri Pak Prabowo dengan citra yang menakutkan," ujar Fahri di kompleks parlemen, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: JEO-Menuju Debat Perdana Pilpres 2019: HAM-Korupsi-Terorisme

Fahri mengatakan, Prabowo selama ini diberi label emosional dan mengancam demokrasi. Semua citra buruk itu dilekatkan kepada diri Prabowo. Namun, pidato Prabowo tadi malam tidak menunjukkan hal tersebut. 

Selengkapnya baca artikel ini di sini.

4. SKTM resmi dihapus

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Muhammad dalam konferensi pers Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.Dok. Kompas.com Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Muhammad dalam konferensi pers Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.
Dinilai lebih banyak mudarat daripada manfaat, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara resmi telah menghapus jalur Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Permendikbud No 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) 2019 di Gedung Kemendikbud, Jakarta (15/1/2019).

"SKTM itu justru banyak disalahgunakan keluarga mampu untuk mendapatkan sekolah favorit mereka. Padahal, sebenarnya SKTM awalnya dibuat untuk melindungi anak-anak dari keluarga tidak mampu agar mereka tetap mendapatkan haknya untuk bersekolah," ujar Muhadjir.

Baca selengkapnya dalam tautan ini.

5. Polisi OTT staf Kemenag

Laku Basuki Rahman, staf Kemenag Lombok Barat, ditetapkan sebagai tersangka lantaran meminta jatah 20 persen dari bantuan pembangunan masjid terdampak gempa di Lombok.Kompas. Com/fitri.r Laku Basuki Rahman, staf Kemenag Lombok Barat, ditetapkan sebagai tersangka lantaran meminta jatah 20 persen dari bantuan pembangunan masjid terdampak gempa di Lombok.
Lalu Basuki Rahman, staf Zawa Ibsos Kanwil Kementerian Agama Lombok Barat, dijerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Mataram, Selasa pagi (15/1/2019) sekitar pukul 09.00 Wita di kawasan Gunung Sari Lombok Barat.

Informasi yang diperoleh Kompas.com, saat tim penyidik menggelandang Lalu BSR ke Polres Mataram untuk menjalani pemeriksaan, ditemukan dua amplop coklat berisi uang masing masing Rp 5 juta dan langsung diamankan oleh tim penyidik Polres Mataram.

Terduga OTT langsung menjalani pemeriksaan di ruang Tipikor Polres Mataram dan siang ini masih menjalani pemeriksaan. 

Baca selengkapnya di sini.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com