Komnas HAM Serahkan Laporan Kasus Pembunuhan Dukun Santet Tahun 1998-1999 ke Kejagung

Kompas.com - 15/01/2019, 23:59 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) menyerahkan hasil penyelidikan terkait peristiwa pembunuhan berkedok dukun santet yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 1998-1999, kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal itu disampaikan Ketua Tim Penyelidikan kasus tersebut, Beka Ulung Hapsara, saat konferensi pers di Media Center Komnas HAM, Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

"Pada 14 November 2018 kami dari Komnas HAM secara resmi menyerahkan laporan ke Jaksa Agung ke penyidik," ungkap Beka.

Penyelidikan kasus yang terjadi di Banyuwangi, Jember, dan Malang tersebut telah dilakukan sejak tahun 2015.


Baca juga: Ke Banyuwangi, Komnas HAM Cari Rekam Medis Korban Dukun Santet

Kemudian, ketika terjadi pergantian pimpinan di tahun 2017, penyelidikan dilanjutkan oleh tim yang diketuai oleh Beka, yang juga merupakan Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022.

Peristiwa yang terjadi 20 tahun lalu itu telah menimbulkan ratusan korban. Berdasarkan data yang ditunjukan Komnas HAM, terdapat sebanyak 194 korban jiwa di Banyuwangi, 108 korban di Jember, dan 7 orang di Malang.

Dalam laporan tersebut, Komnas HAM menjabarkan penemuan mereka terkait pola kejadian, yang dimulai dengan unsur pra-kejadian.

Beka menyebutkan, sebelum kejadian, berkembang isu tentang etnis China dan isu tentara yang berada di daerah tersebut.

Ada radiogram bupati soal daftar dukun santet

Selain itu, mereka juga menemukan adanya radiogram dari Bupati Banyuwangi kala itu terkait daftar orang yang diduga sebagai dukun santet.

"Kedua, ada radiogram Bupati Banyuwangi pada waktu itu Turyono Purnomo Sidik. Kemudian mengirimkan radiogram soal pendataan orang yang diduga dukun santet. Dikirimkan ke masing-masing kecamatan di Banyuwangi," terangnya.

Unsur kedua adalah massa dengan modus yang sama yaitu mematikan listrik, menggunakan tali, disertai dengan komandan yang menggerakkan massa.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X