Capres-Cawapres Disebut Punya PR Berantas Radikalisasi Online

Kompas.com - 15/01/2019, 18:57 WIB
Diskusi CSIS mengenai arah kebijakan politik luar negeri pasangan calon Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Kompas.com/Rakhmat Nur HakimDiskusi CSIS mengenai arah kebijakan politik luar negeri pasangan calon Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Noory Okthariza menilai kedua pasangan calon presiden dan calon presiden, yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, punya PR besar dalam memberantas radikalisasi online.

Sebab, kata dia, saat ini penyebaran paham radikal yang banyak berujung aksi teror masih belum bisa dibendung oleh pemerintah.

"Kalau untuk penanganan langsung, nangkepin orang, jeblosin orang itu sudah bagus. Kita sudah jadi panutan negara lain dalam penanggulangan terorisme," kata Okta saat ditemui di Kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: PP Muhammadiyah Minta Agar Istilah Radikalisasi Dihapus di RUU Antiterorisme

"Tapi menurut saya ini harus diperhatikan oleh Capres dan Cawapres. Bagaimana mengatur konten-konten yang dianggap berpotensi terpapar ideologi radikal," lanjut Okta.

Ia mengatakan, saat ini tren radikalisasi justru terjadi melalui konten-konten media sosial dengan menyasar individu.

Hal ini berbeda dengan masa lalu dimana radikalisasi berlangsung melalui proses kaderisasi kelompok yang membentuk berbagai jaringan kelompok teror.

Baca juga: Ini Cara Cegah Anak Terpapar Radikalisasi Versi BNPT

"Kita melihat dulu, tren sekarang berubah. Kalau dulu jaringannya kelihatan, kalau sekarang kecendrungannya orang bisa teradikalisasi secara individu, tanpa terikat jaringan kelompok," papar Okta.

"Konten-konten radikal yang membuat orang jadi terpapar itu belum (diberantas). Ini yang perlu satu ditekankan (masing-masing kandidat)," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya debat Pilpres terdiri dari lima rangkaian. Debat pertama yang bertemakan pemberantasan korupsi dan terorisme serta penegakan hukum dan HAM akan berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) mendatang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Lapas, Seharusnya Pemerintah Gunakan Pendekatan Wilayah

Antisipasi Covid-19 di Lapas, Seharusnya Pemerintah Gunakan Pendekatan Wilayah

Nasional
Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Nasional
Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Nasional
KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

Nasional
Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Nasional
5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X