Paslon Disarankan Bedah Program Pencegahan Korupsi Kepala Daerah

Kompas.com - 15/01/2019, 17:27 WIB
Peneliti CSIS Arya Fernandes di Kantor CSIS Kompas.com/Rakhmat Nur HakimPeneliti CSIS Arya Fernandes di Kantor CSIS
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center for Strategic and International Studies ( CSIS) Arya Fernandes menyarankan, kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, membedah program konkret di sektor korupsi, khususnya yang menjerat kepala daerah.

Sebab, kata Arya, sepanjang tahun 2018, sebanyak 29 kepala daerah terjerat kasus korupsi.

Bedah program tersebut bisa dilakukan saat debat capres-cawapres Kamis (17/1/2019). 

"KPK menetapkan tersangka OTT kepala daerah itu hampir 30 orang. Jadi publik punya intensi yang sangat besar untuk mengetahui apa prioritas pemerintah terhadap pemberantasan korupsi," kata Arya saat ditemui di Kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Ia mengatakan, dengan banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi membuat masyarakat ingin mengetahui langkah konkret pencegahan korupsi yang disiapkan capres terpilih.

Baca juga: Paparan Spontanitas Dinilai Penting dalam Debat Capres-Cawapres

Dengan demikian, kata Arya, masyarakat memiliki gambaran terkait program kedua pasangan calon dalam pemberantasan korupsi, khususnya korupsi politik yang dilakukan kepala daerah.

"Apa yang ingin pemerintah lakukan untuk menangani tindak pidana korupsi itu? Saya kira isu korupsi tanpa menegasikan isu lainnya jauh punya magnitude yang besar," lanjut Arya.

Diberitakan sebelumnya, debat Pilpres terdiri dari lima rangkaian. Debat pertama yang bertemakan pemberantasan korupsi dan terorisme serta penegakan hukum dan HAM akan berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis pekan ini.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 6 Panelis Debat Pilpres Pertama 2019



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X