Novel: Saya Ingin Kita Sadar Kepentingan Politik Bisa Digunakan untuk Dukung KPK Lebih Kuat

Kompas.com - 15/01/2019, 16:46 WIB
Istri dari penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Rina Emilda dan suaminya dalam acara Mari Bergerak #SAVEKPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/1/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Istri dari penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Rina Emilda dan suaminya dalam acara Mari Bergerak #SAVEKPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menilai kesan pembentukan tim gabungan yang mengusut kasus penyiraman air keras terhadap dirinya sarat kepentingan politik, bisa saja muncul.

Namun, Novel tak mempersoalkan ada atau tidaknya kesan tersebut.

"Saya tidak ingin lari ke sana walaupun itu mungkin-mungkin saja. Saya tidak ingin membicarakan hal itu, karena saya akan dianggap kemudian mencampuradukkan urusan investigasi ini dengan politik," kata Novel seusai menghadiri acara Mari Bergerak #SAVEKPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Novel menegaskan, kepentingan politik sepatutnya digunakan untuk mendukung KPK dan pemberantasan korupsi.

Baca juga: Ini Tanggapan Novel Baswedan soal Tim Gabungan yang Dibentuk Polri

"Saya ingin kita sadar kepentingan politik kita sebetulnya adalah bisa digunakan untuk mendukung KPK menjadi lebih kuat dan pemberantasan korupsi menjadi lebih serius," kata Novel.

Ia juga tak ingin berharap berlebihan terhadap tim gabungan tersebut dan meminta tim gabungan membuktikan kinerjanya.

"Oke lah ini baru dibentuk, kita akan menilai apakah tim ini bekerja dengan benar atau tidak, indikatornya adalah bisa enggak ini diungkap dengan benar," kata Novel.

Novel beralasan, upaya kepolisian sebelumnya dalam mengusut kasusnya juga belum maksimal.

Baca juga: Hampir Dua Tahun Kasus Teror ke Novel Baswedan Tak Tuntas, Ini Lini Masanya

Ia berkaca pada temuan Ombudsman akan adanya maladminsitrasi di kepolisian dalam penanganan kasusnya.

"Oleh karena itu sudahlah, kalau emang mau diungkap, ungkap dengan benar. Jangan hanya tim ini memenuhi rekomendasi formalitas Komnas HAM," kata dia.

Jika tim gabungan ini hanya sekadar formalitas, akan menimbulkan kesan pemerintah tak peka dalam melindungi KPK dan seluruh jajarannya.

Novel menegaskan, persoalan teror terhadap pegawai dan pimpinan KPK bukan merupakan hal remeh.

Ia berharap jajaran pemerintahan Presiden Joko Widodo sepatutnya memandang serangan ke KPK dan jajarannya merupakan kejahatan serius.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X