Jaksa KPK: Idrus Minta 2,5 Juta Dollar AS untuk Jadi Ketum Golkar

Kompas.com - 15/01/2019, 12:24 WIB
Mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/1/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/1/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham disebut meminta 2,5 juta dollar AS kepada pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Uang itu disebut untuk keperluan Idrus menjadi ketua umum Partai Golkar.

Hal itu dijelaskan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat dakwaan terhadap Idrus yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Menurut jaksa, permintaan uang itu disampaikan Idrus kepada Eni Maulani Saragih selaku anggota Fraksi Golkar di DPR.

Baca juga: Idrus Marham Didakwa Terima Suap Lebih dari Rp 2 Miliar

Eni merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR yang membantu Johannes Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau 1.

Awalnya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto terjerat kasus hukum dengan KPK. Partai Golkar kemudian berencana mengadakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Saat Novanto dinonaktifkan, Idrus menjabat sebagai pelaksana tugas ketua umum Golkar. Untuk itu, Eni melaporkan perkembangan proyek PLTU Riau 1 kepada Idrus.

Menurut jaksa, Eni juga melaporkan kepada Idrus bahwa dia akan mendapat komisi dari Kotjo atas jasanya mengawal proyek PLTU.

Baca juga: Idrus Mengaku Sering Diminta Eni Maulani Pinjam Uang dari Johannes Kotjo

Pada 2017, Idrus menhubungi Eni. Idrus selaku penanggung jawab Munaslub meminta Eni yang menjabat bendahara munaslub untuk meminta uang 2,5 juta dollar AS kepada Kotjo.

"Terdakwa berkeinginan untuk menjadi pengganti antarwaktu ketua umum Golkar. Terdakwa ingin menggantikan Setya Novanto yang masih memiliki sisa jabatan dua tahun," ujar jaksa Ronald Worotikan.

Selanjutnya, menurut jaksa, Eni meminta uang kepada Kotjo sebesar 3 juta dollar Amerika Serikat dan 400.000 dollar Singapura.

Baca juga: Rekaman Ungkap Idrus Minta 2,5 Juta Dollar AS untuk Modal Jadi Ketum Golkar

Dalam kasus ini, Idrus didakwa menerima Rp 2,250 miliar. Menurut jaksa, pemberian uang tersebut diduga agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources, dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X