Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Sebut Utang RI Tak Produktif, Digunakan untuk Bayar Gaji PNS

Kompas.com - 15/01/2019, 12:13 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut utang pemerintah Indonesia digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra dalam pidato 'Indonesia Menang di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

"Negara terus menambah utang untuk bayar utang, dan menambah utang untuk membayar kebutuhan rutin pemerintahan yaitu membayar gaji pegawai negeri," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, setiap negara pasti berutang. Namun, kebanyakan menggunakan utang itu untuk hal produktif.

Prabowo mencontohkan China, setiap 1 dolar AS utangnya akan menjadi 14 dolar dalam 10 tahun. Begitu juga dengan Vietnam. 

"Tapi di Indonesia 1 dolar AS, 10 tahun jadi 3 atau 4 dolar AS," ujar Prabowo.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Pidato Prabowo Gagal

Selain utang pemerintah, Prabowo juga menyinggung utang serta kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara seperti Pertamina, PLN, Garuda Indonesia dan Krakatau Steel. Menurut Prabowo, sejumlah BUMN itu bisa dibilang bangkrut karena kondisi keuangannya terus merugi.

Prabowo pun memastikan, jika ia dan Sandiaga Uno terpilih di Pilpres 2019, maka persoalan utang ini akan diatasi.

"Indonesia harus menang. Bukan jadi bangsa yang kalah. Bukan bangsa yang minta-minta. Bukan bangsa yang harus utang," kata dia.

Menurut Prabowo, salah satu cara membuat Indonesia terhindar dari lilitan utang adalah dengan membangun infrastruktur yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi semua golongan masyarakat.

Baca juga: Prabowo Janji Akan Bangun Infrastruktur yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas

Harus dipastikan juga tidak ada oknum menggelembungkan harga-harga nilai proyek.

"Kami akan pastikan bahwa utang Pemerintah tidak terus membengkak, apalagi membahayakan posisi keuangan Negara," kata Prabowo.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per kuartal III/2018 tercatat sebesar 359,8 miliar dolar AS, naik 4,2 persen secara year-on-year (yoy). Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 179,2 miliar dolar AS serta utang swasta termasuk BUMN senilai 180,6 miliar dolar AS.

Kompas TV Dalam pidatonya, Capres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto menyinggung sejumlah hal. Salah satunya, Ia berjanji memperbaiki tata kelola BPJS dan mencegah defisit. Prabowo ingin dokter mendapat gaji yang layak, karena menurutnya gaji dokter di Indonesia lebih kecil daripada tukang parkir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com