Tim Jokowi-Ma'ruf: Prabowo seperti Tuduh TNI, Polri, dan Intelijen Tak Netral

Kompas.com - 15/01/2019, 08:28 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (10/8/2018). Partai Demokrat menyatakan dukungannya kepada pasangan calon Prabowo-Sandiaga untuk maju dalam Pilpres 2019. ABROR RIZKIKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (10/8/2018). Partai Demokrat menyatakan dukungannya kepada pasangan calon Prabowo-Sandiaga untuk maju dalam Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menilai, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto seolah menuduh TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak netral pada tahun politik.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi pidato Prabowo politik berjudul "Indonesia Menang" di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).

"Prabowo seperti menuduh TNI, Polri, dan intelijen tidak netral. Ini tuduhan serius yang sesungguhnya berbahaya," kata Ace melalui pesan singkat, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: Prabowo: Inteli Musuh Negara, Jangan Inteli Mantan Presiden

Ia mengatakan, sebelumnya kubu Prabowo-Sandiaga Uno telah menyerang legitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dengan menyebut KPU tidak adil lantaran menolak revisi visi-misi mereka.

Menurut Ace, apa yang dilakukan Prabowo berbahaya lantaran bisa menimbulkan efek ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan penjaga keamanan.

"Setelah timsesnya menyerang legitimasi dan independensi KPU, Prabowo menyerang netralitas dan profesionalisme TNI dan Polri. Apakah ini semakin memperkuat indikasi bahwa Prabowo sedang ingin mendegitimasi pemilu sebagai cara merespons kekalahan?" kata Ace.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan mengangkat kecurangan dan ketidaknetralan KPU dan aparat keamanan, hal ini jelas manuver berbahaya bagi jalannya proses demokrasi di negara kita," lanjut politisi Golkar itu.

Baca juga: Jubir Jokowi-Maruf: Prabowo Andalkan Strategi Our Brand Is Crisis

Sebelumnya, Prabowo menyinggung soal intelijen yang memata-matai mantan presiden.

Awalnya, Prabowo bicara soal keharusan bagi Indonesia untuk memiliki penegak hukum dan aparat yang unggul dan jujur, baik dari unsur hakim, jaksa, polisi, maupun intelijen.

"Kita butuh Intel yang unggul dan setia pada bangsa dan negara," kata Prabowo.

"Intelijen itu intelin musuh negara, jangan intelin mantan presiden Indonesia," tambah mantan Danjen Kopassus ini.

Selain kepada mantan presiden, Prabowo juga menyinggung intel yang memata-matai tokoh-tokoh lain.

"Jangan intelin mantan ketua MPR. Jangan intelin anaknya proklamator. Jangan intelin mantan panglima, jangan intelin ulama besar kita," ujar Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X