Tim Jokowi-Ma'ruf: Prabowo seperti Tuduh TNI, Polri, dan Intelijen Tak Netral

Kompas.com - 15/01/2019, 08:28 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (10/8/2018). Partai Demokrat menyatakan dukungannya kepada pasangan calon Prabowo-Sandiaga untuk maju dalam Pilpres 2019. ABROR RIZKIKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (10/8/2018). Partai Demokrat menyatakan dukungannya kepada pasangan calon Prabowo-Sandiaga untuk maju dalam Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menilai, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto seolah menuduh TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak netral pada tahun politik.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi pidato Prabowo politik berjudul "Indonesia Menang" di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).

"Prabowo seperti menuduh TNI, Polri, dan intelijen tidak netral. Ini tuduhan serius yang sesungguhnya berbahaya," kata Ace melalui pesan singkat, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: Prabowo: Inteli Musuh Negara, Jangan Inteli Mantan Presiden

Ia mengatakan, sebelumnya kubu Prabowo-Sandiaga Uno telah menyerang legitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dengan menyebut KPU tidak adil lantaran menolak revisi visi-misi mereka.

Menurut Ace, apa yang dilakukan Prabowo berbahaya lantaran bisa menimbulkan efek ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan penjaga keamanan.

"Setelah timsesnya menyerang legitimasi dan independensi KPU, Prabowo menyerang netralitas dan profesionalisme TNI dan Polri. Apakah ini semakin memperkuat indikasi bahwa Prabowo sedang ingin mendegitimasi pemilu sebagai cara merespons kekalahan?" kata Ace.

"Dengan mengangkat kecurangan dan ketidaknetralan KPU dan aparat keamanan, hal ini jelas manuver berbahaya bagi jalannya proses demokrasi di negara kita," lanjut politisi Golkar itu.

Baca juga: Jubir Jokowi-Maruf: Prabowo Andalkan Strategi Our Brand Is Crisis

Sebelumnya, Prabowo menyinggung soal intelijen yang memata-matai mantan presiden.

Awalnya, Prabowo bicara soal keharusan bagi Indonesia untuk memiliki penegak hukum dan aparat yang unggul dan jujur, baik dari unsur hakim, jaksa, polisi, maupun intelijen.

"Kita butuh Intel yang unggul dan setia pada bangsa dan negara," kata Prabowo.

"Intelijen itu intelin musuh negara, jangan intelin mantan presiden Indonesia," tambah mantan Danjen Kopassus ini.

Selain kepada mantan presiden, Prabowo juga menyinggung intel yang memata-matai tokoh-tokoh lain.

"Jangan intelin mantan ketua MPR. Jangan intelin anaknya proklamator. Jangan intelin mantan panglima, jangan intelin ulama besar kita," ujar Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X