Prabowo: Negara yang Tak Mampu Bayar Rumah Sakit Apa Bisa Bertahan 1.000 Tahun?

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyindir masalah defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sindiran itu disampaikan dalam pidato bertajuk 'Indonesia Menang' di Jakarta Convention Center, Senayan, Kamis (15/1/2019) malam.

"Banyak rumah sakit menolak pasien BPJS karena belum mendapat bayaran sekian bulan. Rumah sakit terpaksa kurangi mutu layanan," kata Prabowo.

Baca juga: BPJS Kesehatan Menunggak Klaim Pembayaran 18 Rumah Sakit di Karawang

Jika diberi mandat oleh rakyat, Prabowo berjanji akan berupaya menyehatkan kembali keuangan BPJS. Caranya adalah dengan memperbaiki tata kelolanya.

"Kami akan perbaiki tata kelola BPJS dan jaringan sosial lainnya untuk mencegah defisit dan meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Kami akan perjuangkan agar seluruh rakyat Indonesia memiliki jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya," kata dia.

Prabowo menegaskan bahwa BPJS Kesehatan ini sangat penting dan harus mendapat prioritas utama.

Baca juga: BPJS Kesehatan Bantah Defisit Jadi Alasan Pemutusan Kontrak dengan Rumah Sakit

Jika tidak, Ketua Umum Partai Gerindra ini khawatir Indonesia sebagai sebuah negara tidak bisa bertahan lama.

"Saudara-saudara sekalian, apakah negara yang tidak mampu membayar rumah sakit, yang tidak mampu menjamin makan untuk rakyatnya, dapat bertahan 1.000 tahun?" kata Prabowo kepada para pendukungnya dengan berapi-api.

Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya sempat menegur Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Direktur Utama BPJS Fahmi Idris terkait permasalahan defisit dan utang rumah sakit ini.

Baca juga: Ini Alasan BPJS Kesehatan Putus Kerja Sama 11 Klinik dan Satu RS di Karawang

Teguran disampaikan Jokowi saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Jokowi heran karena ia harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan defisit yang melanda BPJS Kesehatan. Padahal, menurut dia, masalah defisit ini harusnya bisa selesai di tingkat kementerian.

"Mestinya sudah rampunglah di (tingkat) Menkes, di dirut BPJS. Urusan pembayaran utang RS sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya," kata Jokowi.