Jokowi Minta Seluruh Daerah Rawan Bencana Dipasangi Tanda Peringatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh daerah rawan bencana di Indonesia dipasangi tanda-tanda peringatan bencana.

Perintah itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019), membahas kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.

"Arahan Bapak Presiden, memasang tanda-tanda peringatan di seluruh kawasan yang rawan bencana," ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Munardo, seusai rapat.

KOMPAS.com/Ihsanuddin Letnan Jenderal Doni Monardo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ia dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019) pagi.

Baca juga: BNPB Usul ke Presiden Alat Pendeteksi Bencana Dijaga TNI

Selain itu, bagian barat Pulau Sumatera juga merupakan daerah rawan bencana, terutama gempa bumi dan tsunami.

"Tentunya kami nanti juga harus bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten untuk bisa memasang tanda-tanda peringatan tersebut," ujar Doni.

"Sekali lagi, tidak ada niat sedikit pun untuk menimbulkan kepanikan. Tetapi semata-mata ini untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini hidup di daerah Cincin Api dan di atas patahan lempeng yang setiap saat bisa saja terjadi gempa dan tsunami," lanjut dia.

Doni menambahkan, selain memasang tanda peringatan bencana, Jokowi juga memerintahkan BNPB untuk menggencarkan edukasi dan mitigasi bencana alam bagi warga, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana alam.

Baca juga: Pimpin Rapat Bahas Kesiapsiagaan Bencana Alam, Ini Instruksi Jokowi

Dalam hal ini, BNPB akan berkoordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah terkait.

Terakhir, lanjut Doni, pemerintah juga memerintahkan agar personel yang biasa menangani bencana alam untuk terus berlatih diri.

"Terkait pelatihan menghadapi ancaman bencana, terutama tsunami, perintah Pak Presiden dan Wakil Presiden adalah lebiih sering melakukan drill, melibatkan unsur masyarakat yang terdampak langsung," ujar Doni.