KPK Cermati Keterangan Bupati Bekasi soal Mendagri di Persidangan Kasus Meikarta

Kompas.com - 14/01/2019, 23:09 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menggelar konferensi pers terkait dugaan suap pengadaan dan penganggaran di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Juru Bicara KPK Febri Diansyah menggelar konferensi pers terkait dugaan suap pengadaan dan penganggaran di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK akan mencermati keterangan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dalam persidangan kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dalam persidangan pada hari ini, Senin (14/1/2019), di Pengadilan Tipikor Bandung, Neneng menyebut nama Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menjawab pertanyaan jaksa KPK perihal rapat pembahasan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait proyek Meikarta seluas 84,6 hektar.

Neneng mengatakan, Tjahjo meminta agar dirinya membantu perizinan megaproyek Meikarta.

"Tentu kami mencermati terlebih dahulu fakta-fakta di persidangan tersebut dan juga melihat fakta yang terkait lain di tahap penyidikan yang sekarang juga sedang berjalan karena sebelumnya kami kan sudah melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen Otda," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Baca juga: Kasus Meikarta, Bupati Bekasi Telah Serahkan Total Uang Sekitar Rp 11 Miliar ke KPK

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Sumarsono sebelumnya telah memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di KPK, Kamis (10/1/2019).

Saat diperiksa penyidik, Soni disinggung soal rapat yang dilakukannya bersama perwakilan PT Lippo Cikarang, pejabat Badan Pertanahan Nasional, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Neneng beserta stafnya.

Dalam surat dakwaan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, disebutkan bahwa rapat tersebut membahas perizinan Meikarta.

Dari pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bahwa harus ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat terkait izin proyek Meikarta.

"Pemeriksaan terhadap Dirjen Otonomi Daerah untuk mengonfirmasi satu hal yang kami pandang perlu dipastikan dalam proses pemeriksaan terkait dengan rapat yang diduga diinisiasi oleh pihak Kementerian Dalam Negeri terkait dengan perizinan Meikarta," kata Febri.

Baca juga: Nama Mendagri Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Suap Meikarta

Saat memeriksa Soni, KPK mendalami polemik perbedaan kewenangan Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bekasi terkait izin Meikarta. Polemik itu mendorong digelar pertemuan tersebut.

"Apakah di sana ada arahan yang bertentangan dengan aturan hukum atau arahan agar persoalan diselesaikan secara hukum tentu saja nanti kita perlu lihat materi-materi yang berkembang baik di proses penyidikan ataupun fakta di persidangan nanti," ujar dia.

Febri mengatakan, KPK juga belum memutuskan apakah perlu memanggil Tjahjo dalam pemeriksaan kasus ini.

"Kami perlu pelajari terlebih dahulu, mempelajari dalam artian apakah untuk proses penyidikan perlu permintaan keterangan yang lebih lanjut atau cukup setelah kami memeriksa Dirjen Otda," kata Febri.

Dalam persidangan Senin tadi, Neneng mengatakan, pada waktu itu dia menghadiri rapat dengan Deddy Mizwar yang masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat.


Page:
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pemkot Surabaya Kalah Banding, Bagaimana Kelanjutan Alun-Alun Surabaya?

Pemkot Surabaya Kalah Banding, Bagaimana Kelanjutan Alun-Alun Surabaya?

Regional
Banyak Pelanggaran, 20 TPS di Maluku Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Banyak Pelanggaran, 20 TPS di Maluku Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Regional
Pemkot Depok Cek Kesehatan KPPS Pemilu 2019 yang Kelelahan

Pemkot Depok Cek Kesehatan KPPS Pemilu 2019 yang Kelelahan

Megapolitan
Menghadiri Pesta, Wanita Ini Ditembak Mati Para Penculik di Nigeria

Menghadiri Pesta, Wanita Ini Ditembak Mati Para Penculik di Nigeria

Internasional
Ridwan Kamil akan Kumpulkan dan Beri Santunan Keluarga Petugas KPPS yang Gugur

Ridwan Kamil akan Kumpulkan dan Beri Santunan Keluarga Petugas KPPS yang Gugur

Regional
BPN Ditantang Buka Data Penghitungan Internal, Fadli Zon Bilang 'Nanti Dong'

BPN Ditantang Buka Data Penghitungan Internal, Fadli Zon Bilang "Nanti Dong"

Nasional
Jeratan di Leher, Penyebab Kematian Wanita yang Tewas di Dalam Mobil di Hotel Sheraton Media

Jeratan di Leher, Penyebab Kematian Wanita yang Tewas di Dalam Mobil di Hotel Sheraton Media

Megapolitan
Kapolda: Pemilu di Maluku Berlangsung Aman Tanpa Huru Hara

Kapolda: Pemilu di Maluku Berlangsung Aman Tanpa Huru Hara

Regional
Jumlah Pemilih Berkurang Saat Pemungutan Suara Lanjutan di Kota Bekasi

Jumlah Pemilih Berkurang Saat Pemungutan Suara Lanjutan di Kota Bekasi

Megapolitan
WNI yang Viral dalam Video Penggerebekan Surat Suara di Malaysia Mengadu ke Fadli Zon

WNI yang Viral dalam Video Penggerebekan Surat Suara di Malaysia Mengadu ke Fadli Zon

Nasional
2 Hari Dirawat, Anggota KPPS Bernama Eva Arnaz Meninggal Dunia

2 Hari Dirawat, Anggota KPPS Bernama Eva Arnaz Meninggal Dunia

Regional
Diduga Salah Hitung, Bawaslu Surabaya Rekomendasikan Penghitungan Ulang di Tingkat Kecamatan

Diduga Salah Hitung, Bawaslu Surabaya Rekomendasikan Penghitungan Ulang di Tingkat Kecamatan

Regional
Ratusan Petugas KPPS Datangi Kantor KPU Sleman, Ini Penyebabnya

Ratusan Petugas KPPS Datangi Kantor KPU Sleman, Ini Penyebabnya

Regional
Jokowi: APBN 2020 Harus Mampu Berikan Stimulus Peningkatan Ekspor dan Investasi

Jokowi: APBN 2020 Harus Mampu Berikan Stimulus Peningkatan Ekspor dan Investasi

Nasional
UNBK SMP Diikuti 6.000 Siswa, Pemkab Magetan Gandeng PLN dan Telkomsel

UNBK SMP Diikuti 6.000 Siswa, Pemkab Magetan Gandeng PLN dan Telkomsel

Regional

Close Ads X