Formappi Kritik Rendahnya Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan Anggota DPR - Kompas.com

Formappi Kritik Rendahnya Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan Anggota DPR

Kompas.com - 14/01/2019, 21:22 WIB
Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) I made Leo Wiratma saat menggelar konferensi pers terkait evaluasi kinerja DPR Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2019, di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) I made Leo Wiratma saat menggelar konferensi pers terkait evaluasi kinerja DPR Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2019, di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) mengkritik rendahnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) pada 2018.

Menurut dia, tindakan para wakil rakyat ini tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. 

"Akibat ketidakpatuhan ini ada yang disembunyikan, publik diajari berbohong. Padahal, pemimpin seharusnya menjadi teladan," kata Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/1/2019).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN di tahun 2018 anggota DPR yang hanya sebesar 21,42 persen dari total 536 wajib lapor.

Baca juga: Rendahnya Kepatuhan LHKPN 2018 Anggota DPR, Ini Rinciannya

 

Ia mengatakan, ketidakpatuhan anggota DPR juga telah mengurangi pemasukan negara dari pajak.

"Jadi ketidakpatuhan ini juga sisi gelap DPR. Ini mengonfirmasi ketidakjujuran anggota DPR yang selama ini memang tidak dipercaya publik," kata dia.

Paparan LHKPN anggota DPR oleh KPK dinilai semakin memperburuk citra parlemen. Kinerja DPR, baik produktivitas, kehadiran, dan transparansi dianggapnya rendah.

"Kini pelaporan LHKPN juga rendah dan tentu ini berdampak negatif bagi masyarakat," ujar Made.

Baca juga: DPRD DKI, Lampung, Sulteng, dan Sulut Tak Pernah Lapor LHKPN pada 2018

Dalam paparannya, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memandang, temuan ini mengejutkan. Sebab, saat pelaporan LHKPN dilakukan secara manual, tingkat kepatuhan di DPR cukup tinggi.

Namun, saat pelaporan sudah elektronik, tingkat kepatuhan menjadi rendah.

"Kami juga buka klinik LHKPN juga khusus di DPR, ternyata penyampaian elektroniknya hanya 21 persen. Ini dugaan kami apakah karena sudah mau selesai (jadi tidak lapor), kan selesai. Atau kedua, mereka masukin pas nyaleg, jangan-jangan mereka nunggu nanti aja kalau nyaleg lewat KPU, mungkin," kata Pahala dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/1/2019).


Terkini Lainnya


Close Ads X