Formappi Kritik Rendahnya Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan Anggota DPR

Kompas.com - 14/01/2019, 21:22 WIB
Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) I made Leo Wiratma saat menggelar konferensi pers terkait evaluasi kinerja DPR Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2019, di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) I made Leo Wiratma saat menggelar konferensi pers terkait evaluasi kinerja DPR Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2019, di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) mengkritik rendahnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) pada 2018.

Menurut dia, tindakan para wakil rakyat ini tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. 

"Akibat ketidakpatuhan ini ada yang disembunyikan, publik diajari berbohong. Padahal, pemimpin seharusnya menjadi teladan," kata Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/1/2019).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN di tahun 2018 anggota DPR yang hanya sebesar 21,42 persen dari total 536 wajib lapor.

Baca juga: Rendahnya Kepatuhan LHKPN 2018 Anggota DPR, Ini Rinciannya

 

Ia mengatakan, ketidakpatuhan anggota DPR juga telah mengurangi pemasukan negara dari pajak.

"Jadi ketidakpatuhan ini juga sisi gelap DPR. Ini mengonfirmasi ketidakjujuran anggota DPR yang selama ini memang tidak dipercaya publik," kata dia.

Paparan LHKPN anggota DPR oleh KPK dinilai semakin memperburuk citra parlemen. Kinerja DPR, baik produktivitas, kehadiran, dan transparansi dianggapnya rendah.

"Kini pelaporan LHKPN juga rendah dan tentu ini berdampak negatif bagi masyarakat," ujar Made.

Baca juga: DPRD DKI, Lampung, Sulteng, dan Sulut Tak Pernah Lapor LHKPN pada 2018

Dalam paparannya, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memandang, temuan ini mengejutkan. Sebab, saat pelaporan LHKPN dilakukan secara manual, tingkat kepatuhan di DPR cukup tinggi.

Namun, saat pelaporan sudah elektronik, tingkat kepatuhan menjadi rendah.

"Kami juga buka klinik LHKPN juga khusus di DPR, ternyata penyampaian elektroniknya hanya 21 persen. Ini dugaan kami apakah karena sudah mau selesai (jadi tidak lapor), kan selesai. Atau kedua, mereka masukin pas nyaleg, jangan-jangan mereka nunggu nanti aja kalau nyaleg lewat KPU, mungkin," kata Pahala dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/1/2019).


Terkini Lainnya

Pemkot Surabaya Kalah Banding, Bagaimana Kelanjutan Alun-Alun Surabaya?

Pemkot Surabaya Kalah Banding, Bagaimana Kelanjutan Alun-Alun Surabaya?

Regional
Banyak Pelanggaran, 20 TPS di Maluku Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Banyak Pelanggaran, 20 TPS di Maluku Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Regional
Pemkot Depok Cek Kesehatan KPPS Pemilu 2019 yang Kelelahan

Pemkot Depok Cek Kesehatan KPPS Pemilu 2019 yang Kelelahan

Megapolitan
Menghadiri Pesta, Wanita Ini Ditembak Mati Para Penculik di Nigeria

Menghadiri Pesta, Wanita Ini Ditembak Mati Para Penculik di Nigeria

Internasional
Ridwan Kamil akan Kumpulkan dan Beri Santunan Keluarga Petugas KPPS yang Gugur

Ridwan Kamil akan Kumpulkan dan Beri Santunan Keluarga Petugas KPPS yang Gugur

Regional
BPN Ditantang Buka Data Penghitungan Internal, Fadli Zon Bilang 'Nanti Dong'

BPN Ditantang Buka Data Penghitungan Internal, Fadli Zon Bilang "Nanti Dong"

Nasional
Jeratan di Leher, Penyebab Kematian Wanita yang Tewas di Dalam Mobil di Hotel Sheraton Media

Jeratan di Leher, Penyebab Kematian Wanita yang Tewas di Dalam Mobil di Hotel Sheraton Media

Megapolitan
Kapolda: Pemilu di Maluku Berlangsung Aman Tanpa Huru Hara

Kapolda: Pemilu di Maluku Berlangsung Aman Tanpa Huru Hara

Regional
Jumlah Pemilih Berkurang Saat Pemungutan Suara Lanjutan di Kota Bekasi

Jumlah Pemilih Berkurang Saat Pemungutan Suara Lanjutan di Kota Bekasi

Megapolitan
WNI yang Viral dalam Video Penggerebekan Surat Suara di Malaysia Mengadu ke Fadli Zon

WNI yang Viral dalam Video Penggerebekan Surat Suara di Malaysia Mengadu ke Fadli Zon

Nasional
2 Hari Dirawat, Anggota KPPS Bernama Eva Arnaz Meninggal Dunia

2 Hari Dirawat, Anggota KPPS Bernama Eva Arnaz Meninggal Dunia

Regional
Diduga Salah Hitung, Bawaslu Surabaya Rekomendasikan Penghitungan Ulang di Tingkat Kecamatan

Diduga Salah Hitung, Bawaslu Surabaya Rekomendasikan Penghitungan Ulang di Tingkat Kecamatan

Regional
Ratusan Petugas KPPS Datangi Kantor KPU Sleman, Ini Penyebabnya

Ratusan Petugas KPPS Datangi Kantor KPU Sleman, Ini Penyebabnya

Regional
Jokowi: APBN 2020 Harus Mampu Berikan Stimulus Peningkatan Ekspor dan Investasi

Jokowi: APBN 2020 Harus Mampu Berikan Stimulus Peningkatan Ekspor dan Investasi

Nasional
UNBK SMP Diikuti 6.000 Siswa, Pemkab Magetan Gandeng PLN dan Telkomsel

UNBK SMP Diikuti 6.000 Siswa, Pemkab Magetan Gandeng PLN dan Telkomsel

Regional

Close Ads X