KPK Eksekusi Mantan Gubernur Sultra Nur Alam ke Lapas Sukamiskin

Kompas.com - 14/01/2019, 20:45 WIB
Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/10). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Sulawesi Tenggara pada 2008-2014. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/17.ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/10). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Sulawesi Tenggara pada 2008-2014. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi terpidana korupsi mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Nur Alam merupakan terpidana kasus korupsi terkait Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ke PT Anugrah Harisma Barakah di Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2014.

"Eksekusi dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2633 K/PID.SUS/2018 tanggal 5 Desember 2018. Terpidana dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, hari ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Senin (14/1/2019).

Baca juga: Nur Alam Divonis 12 Tahun, KPK Ajukan Banding

Berdasarkan putusan tersebut, Nur Alam menjalani pidana penjara selama 12 tahun. Kemudian ia harus membayar pidana denda Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan.

Selain itu, ia dibebankan uang pengganti sekitar Rp 2,7 miliar. Hak politik Nur Alam juga dicabut selama 5 tahun usai dirinya menjalani masa pidana pokoknya.

Sebelumnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap Nur Alam. Pada waktu itu, hukumannya diperberat dari 12 tahun menjadi 15 tahun penjara.

Selain itu, Nur Alam juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar.

Baca juga: Vonis Mantan Gubernur Sultra Nur Alam Diperberat Jadi 15 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi juga menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Nur Alam membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar.

Kemudian, mencabut hak politik Nur Alam selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana. Pada akhirnya, Nur Alam mengajukan kasasi atas vonis tersebut.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pemkot Surabaya Kalah Banding, Bagaimana Kelanjutan Alun-Alun Surabaya?

Pemkot Surabaya Kalah Banding, Bagaimana Kelanjutan Alun-Alun Surabaya?

Regional
Banyak Pelanggaran, 20 TPS di Maluku Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Banyak Pelanggaran, 20 TPS di Maluku Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Regional
Pemkot Depok Cek Kesehatan KPPS Pemilu 2019 yang Kelelahan

Pemkot Depok Cek Kesehatan KPPS Pemilu 2019 yang Kelelahan

Megapolitan
Menghadiri Pesta, Wanita Ini Ditembak Mati Para Penculik di Nigeria

Menghadiri Pesta, Wanita Ini Ditembak Mati Para Penculik di Nigeria

Internasional
Ridwan Kamil akan Kumpulkan dan Beri Santunan Keluarga Petugas KPPS yang Gugur

Ridwan Kamil akan Kumpulkan dan Beri Santunan Keluarga Petugas KPPS yang Gugur

Regional
BPN Ditantang Buka Data Penghitungan Internal, Fadli Zon Bilang 'Nanti Dong'

BPN Ditantang Buka Data Penghitungan Internal, Fadli Zon Bilang "Nanti Dong"

Nasional
Jeratan di Leher, Penyebab Kematian Wanita yang Tewas di Dalam Mobil di Hotel Sheraton Media

Jeratan di Leher, Penyebab Kematian Wanita yang Tewas di Dalam Mobil di Hotel Sheraton Media

Megapolitan
Kapolda: Pemilu di Maluku Berlangsung Aman Tanpa Huru Hara

Kapolda: Pemilu di Maluku Berlangsung Aman Tanpa Huru Hara

Regional
Jumlah Pemilih Berkurang Saat Pemungutan Suara Lanjutan di Kota Bekasi

Jumlah Pemilih Berkurang Saat Pemungutan Suara Lanjutan di Kota Bekasi

Megapolitan
WNI yang Viral dalam Video Penggerebekan Surat Suara di Malaysia Mengadu ke Fadli Zon

WNI yang Viral dalam Video Penggerebekan Surat Suara di Malaysia Mengadu ke Fadli Zon

Nasional
2 Hari Dirawat, Anggota KPPS Bernama Eva Arnaz Meninggal Dunia

2 Hari Dirawat, Anggota KPPS Bernama Eva Arnaz Meninggal Dunia

Regional
Diduga Salah Hitung, Bawaslu Surabaya Rekomendasikan Penghitungan Ulang di Tingkat Kecamatan

Diduga Salah Hitung, Bawaslu Surabaya Rekomendasikan Penghitungan Ulang di Tingkat Kecamatan

Regional
Ratusan Petugas KPPS Datangi Kantor KPU Sleman, Ini Penyebabnya

Ratusan Petugas KPPS Datangi Kantor KPU Sleman, Ini Penyebabnya

Regional
Jokowi: APBN 2020 Harus Mampu Berikan Stimulus Peningkatan Ekspor dan Investasi

Jokowi: APBN 2020 Harus Mampu Berikan Stimulus Peningkatan Ekspor dan Investasi

Nasional
UNBK SMP Diikuti 6.000 Siswa, Pemkab Magetan Gandeng PLN dan Telkomsel

UNBK SMP Diikuti 6.000 Siswa, Pemkab Magetan Gandeng PLN dan Telkomsel

Regional

Close Ads X