Jokowi dan Prabowo Terkait Isu HAM, Aktivis Nilai Debat Capres akan Canggung

Kompas.com - 14/01/2019, 20:38 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015). INDRA AKUNTO/KOMPAS.comKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar memprediksi kedua pasangan calon akan canggung saat membicarakan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam debat perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Debat pertama yang akan diselenggarakan pada 17 Januari 2019 tersebut mengangkat tema hukum, korupsi, HAM, dan terorisme.

"Kalau saya mau bilang, debat itu pasti keduanya akan canggung bicara HAM, karena kayak main kartu, kalau satunya buka (kartu), nge-gas, yang lain nge-gas juga," ungkap Haris dalam acara diskusi bertajuk "Membincang Hukum, HAM, dan Korupsi", di kawasan Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Baca juga: Pasca-revisi Visi Misi, BPN Tambahkan Program untuk Difabel hingga Penegakan HAM

Tak hanya canggung, Haris menilai pembicaraan yang akan bergulir selama debat juga diprediksi "adem ayem".

Artinya, kedua paslon akan berhati-hati saat membicarakan isu HAM. Hal itu dikarenakan masing-masing paslon memiliki keterkaitan dengan kasus pelanggaran HAM.

"Dua-duanya sama-sama jaga aib untuk tidak menyerang aib pelanggaran HAM di sana (kubu lawan), supaya yang di sana tidak akan menyerang dirinya, sama-sama saling sopan, ini rasa temu kangen saja antara paslon 01 dan 02," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menjelaskan, capres nomor urut 01, Joko Widodo, selama pemerintahannya tak menjalankan kewajiban untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Baca juga: Sandiaga: Pak Prabowo dan Saya Siap Menjawab Semua Tuduhan Soal HAM

Jokowi, menurut Haris, juga menciptakan kasus baru pelanggaran HAM selama memerintah. Misalnya, kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat meningkat hingga kasus yang mengancam kebebasan berkumpul masyarakat.

Di sisi lain, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, diduga memiliki keterlibatan dalam kasus penculikan aktivis pada tahun 1998.

Oleh karena itu, ia berharap ada yang memulai atau "nge-gas" untuk lebih terang-terangan membahas isu tersebut dalam debat.

Menurut dia, debat seharusnya menjadi ajang bagi publik menilai para calon pemimpin Indonesia di masa depan.

Jika hal itu gagal terlaksana, Haris berpendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal melaksanakan tugasnya.

"Harusnya di KPU isu HAM, dan lain-lain, critical karena KPU harusnya buka ruang agar publik bisa menyerap kapasitas paling nadir, the worst case-nya bagaimana," jelas Haris.

"Isu A, isu B, tema-tema HAM tertentu itu titik nadirnya di antara 2 paslon itu seperti apa, jangan sampai debat besok basa-basi saja, kalau basa-basi saja artinya KPU gagal," sambung dia.


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Oknum TNI AU di Pekanbaru Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas

Viral Oknum TNI AU di Pekanbaru Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas

Nasional
Jelang Hakordia, Pegiat Antikorupsi Gelar Aksi Teatrikal di Gedung KPK

Jelang Hakordia, Pegiat Antikorupsi Gelar Aksi Teatrikal di Gedung KPK

Nasional
Beredar Informasi Dosen Lecehkan Mahasiswa Lewat Sexting, UNJ Akan Mendalami

Beredar Informasi Dosen Lecehkan Mahasiswa Lewat Sexting, UNJ Akan Mendalami

Nasional
KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

Nasional
Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Nasional
Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Polisi Sebut Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi PT JIP Kembalikan Uang Rp 1,7 Miliar

Polisi Sebut Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi PT JIP Kembalikan Uang Rp 1,7 Miliar

Nasional
Dakwaan Jaksa: Munarman Berbaiat dengan ISIS Tahun 2014

Dakwaan Jaksa: Munarman Berbaiat dengan ISIS Tahun 2014

Nasional
Ajukan Eksepsi Pekan Depan, Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan

Ajukan Eksepsi Pekan Depan, Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan

Nasional
Kunjungi Sintang, Jokowi Tanam Pohon di Lahan Bekas Tambang Emas

Kunjungi Sintang, Jokowi Tanam Pohon di Lahan Bekas Tambang Emas

Nasional
PPKM Level 3 Libur Natal-Tahun Baru Batal, Satgas: Pengetatan Tetap Berjalan

PPKM Level 3 Libur Natal-Tahun Baru Batal, Satgas: Pengetatan Tetap Berjalan

Nasional
Kemenkes Bantah Varian Omicron Telah Terdeteksi di Cikarang, Kabupaten Bekasi

Kemenkes Bantah Varian Omicron Telah Terdeteksi di Cikarang, Kabupaten Bekasi

Nasional
Polri Sebut Dugaan Korupsi di PT JIP Terkait 2 Proyek di tahun 2015-2018

Polri Sebut Dugaan Korupsi di PT JIP Terkait 2 Proyek di tahun 2015-2018

Nasional
Polri: Dua Tersangka Kasus Korupsi PT JIP Kooperatif, Tak Ditahan

Polri: Dua Tersangka Kasus Korupsi PT JIP Kooperatif, Tak Ditahan

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Telah Terima Undangan Pelantikan Jadi ASN Polri

44 Eks Pegawai KPK Telah Terima Undangan Pelantikan Jadi ASN Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.