Kompas.com - 14/01/2019, 20:09 WIB
Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menegaskan, pendataan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih pemilu bukan tanpa alasan.

Berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XIII/2015 penyandang disabilitas mental atau tunagrahita mempunyai hak yang sama dengan pemilih lainnya untuk menyumbangkan suara dalam pemilu.

Oleh karena itu, KPU meminta publik tidak lagi yang mempertanyakan mengenai pemilih tunagrahita.

"Pemilih tunagrahita berdasarkan putusan MK itu memang berhak untuk memberikan suara dengan ketentuan tertentu. Putusan MK itu sudah sampai merinci yang kategori apa yang diperbolehkan," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Baca juga: Bertemu KPU, BPN Prabowo-Sandiaga Tanya soal Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental

Wahyu menjelaskan, penyandang disabilitas mental yang dimaksud tidak sama dengan orang dengan gangguan jiwa yang berada di jalanan.

Mereka yang diberi hak pilih, adalah tunagrahita dengan derajat tertentu yang masih memiliki nalar yang masih memungkinkan menggunakan hak pilih.

Selain itu, menurut Wahyu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak ada larangan bagi tungarahita memberikan hak suara dalam pemilu.

"Karena prinsipnya setiap warga negara yang sudah punya hak pilih itu boleh memilih," ujar dia.

Baca juga: KPU: Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas Mental di Pemilu 2019 Meningkat Tajam

Namun demikian, sesuai dengan bunyi Pasal 348 ayat 1 UU Pemilu, pemilih, termasuk tunagrahita, tetap harus memiliki e-KTP sebagai syarat wajib didata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu.

Jika seorang tunagrahita tak punya e-KTP, maka tertutup kemungkinan bagi dia didata sebagai pemilih dalam pemilu.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terkuaknya Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat yang Terjaring OTT KPK

Terkuaknya Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat yang Terjaring OTT KPK

Nasional
Deretan Pengawal Jokowi yang Dapat Promosi TNI

Deretan Pengawal Jokowi yang Dapat Promosi TNI

Nasional
[POPULER NASIONAL] Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Jabat Letjen | Dugaan Penjara Perbudakan Para Pekerja Sawit oleh Bupati Langkat

[POPULER NASIONAL] Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Jabat Letjen | Dugaan Penjara Perbudakan Para Pekerja Sawit oleh Bupati Langkat

Nasional
PPKM Diperpanjang, Jabodetabek Berstatus Level 2 Selama Sepekan Mendatang

PPKM Diperpanjang, Jabodetabek Berstatus Level 2 Selama Sepekan Mendatang

Nasional
Selain Dugaan Korupsi, Bupati Langkat Bisa Terjerat Pidana Lain Terkait Adanya Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Selain Dugaan Korupsi, Bupati Langkat Bisa Terjerat Pidana Lain Terkait Adanya Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Nasional
Kala Risma, Ridwan Kamil hingga Ahok Buka Suara soal Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi

Kala Risma, Ridwan Kamil hingga Ahok Buka Suara soal Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi

Nasional
Migrant Care: Pekerja Sawit Tak Pernah Terima Gaji, Kerja 10 Jam Sehari lalu Masuk Kerangkeng Bupati Langkat

Migrant Care: Pekerja Sawit Tak Pernah Terima Gaji, Kerja 10 Jam Sehari lalu Masuk Kerangkeng Bupati Langkat

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Nasional
UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.