Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa yang Berpeluang Diuntungkan dari Debat Perdana, Jokowi atau Prabowo?

Kompas.com - 14/01/2019, 18:19 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat perdana Pemilihan Presiden 2019 akan digelar pada 17 Januari 2019. Debat pertama akan menyoroti persoalan hukum, penegakan HAM, pemberantasan korupsi dan terorisme.

Seperti apa prediksi peluang debat perdana bagi kedua pasangan calon, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno?

Pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro, menilai ,calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo akan lebih diuntungkan dalam debat pertama Pilpres 2019.

Alasannya, sebagai petahana, Jokowi bisa menonjolkan kinerjanya di bidang hukum selama memimpin dalam 4 tahun terakhir.

Baca juga: Konsep Debat Kedua dan Selanjutnya Bisa Berbeda dengan Debat Perdana

Beberapa capaian itu, kata BAwono, misalnya penerbitan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, ia menilai, Jokowi telah memangkas regulasi panjang dan berbelit.

"Ini merupakan capaian positif pemerintahan saat ini di bidang hukum. Pemangkasan regulasi-regulasi itu mendorong kenaikan ranking Indoneia di Ease of Doing Business dari peringkat 120-an menjadi peringkat 72," kata Bawono kepada Kompas.com, Senin (14/1/2019).

Ketiga, Bawono menilai, Jokowi telah melakukan bersih-bersih oknum nakal di aparatur pemerintahan melalui tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Baca juga: Tamu Undangan Debat Pilpres Dilarang Bawa Atribut yang Provokatif

"Dan yang paling penting, Presiden Jokowi tidak pernah melakukan intervensi hukum terhadap suatu kasus," kata dia.

Sementara itu, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno baru akan memaparkan rencana yang akan dilakukan jika terpilih pada Pilpres 2019.

"Karena apa pun hal dijual tersebut masih bersifat rencana termasuk di bidang hukum. Yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan kritik terhadap kebijakan petahana selama ini," kata dia.

Menurut dia, kritik yang paling mungkin dilancarkan oleh pasangan nomor urut 02 terhadap Jokowi-Ma'ruf adalah mengenai kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Meski sudah terjadi sejak April 2017 lalu, namun pelaku sampai saat ini belum ditemukan. 

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 6 Panelis Debat Pilpres Pertama 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com