Kompas.com - 14/01/2019, 14:11 WIB
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan setelah menjalani pemeriksaan di Bawaslu, Jumat (2/11/2018). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan setelah menjalani pemeriksaan di Bawaslu, Jumat (2/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, keputusan turunnya tarif tiket pesawat terbang dilakukan demi kepentingan publik.

"Kita bicara kepentingan publik, enggak boleh semau-maunya," kata Luhut dalam Coffee Morning bersama wartawan di Jakarta, Senin (14/1/2019), seperti dikutip Antara.

Luhut mengatakan, sebagai regulator, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengendalikan tarif penerbangan dengan aturan tarif batas atas dan bawah.

Baca juga: Asosiasi Maskapai Penerbangan Sepakat Turunkan Harga Tiket Pesawat

Dengan demikian, maskapai penerbangan tidak bisa bebas menentukan harga tiket pesawat terbang.

"Kalau enggak diatur dan diregulasi, ya bubar nanti kita semua," katanya.

Namun, mantan Menko Polhukam itu memastikan, meski membuat aturan mengenai batasan tarif, pemerintah tidak akan membuat maskapai merugi.

Ia mengatakan, aturan diberlakukan demi kepentingan tidak hanya konsumen, tetapi juga bagi perusahaan agar tetap beroperasi.

Baca juga: Asosiasi: Harga Tiket Pesawat Turun hingga 60 Persen

"Pemerintah harus membuat perusahaan bisa 'survive' (bertahan), tapi ya perusahaan juga harus efisien," ujarnya.

Indonesia National Air Carriers Association ( INACA) resmi menurunkan harga tiket pesawat rute domestik pasca libur Natal dan Tahun Baru 2019.

Ketua Umum INACA I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra mengatakan, penurunan harga tersebut bervariatif tergantung rute dan maskapainya.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Nasional
Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Nasional
Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Nasional
OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

Nasional
Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Nasional
Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Nasional
Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Nasional
Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Nasional
Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Nasional
Menkominfo: Siaran Televisi Analog Akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Menkominfo: Siaran Televisi Analog Akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Nasional
3 OTT Berentet di Awal 2022, KPK Berharap Bikin Efek Jera

3 OTT Berentet di Awal 2022, KPK Berharap Bikin Efek Jera

Nasional
Dugaan Suap Bupati Langkat: Sempat Kabur Saat OTT hingga Terlibat Banyak Proyek

Dugaan Suap Bupati Langkat: Sempat Kabur Saat OTT hingga Terlibat Banyak Proyek

Nasional
Luhut Sebut Ada Lebih dari 1.000 Kasus Omicron di Indonesia

Luhut Sebut Ada Lebih dari 1.000 Kasus Omicron di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.