Tinjau Kantor BKPM, Jokowi Sebut Urus Izin Investasi Hanya Butuh 2 Jam - Kompas.com

Tinjau Kantor BKPM, Jokowi Sebut Urus Izin Investasi Hanya Butuh 2 Jam

Kompas.com - 14/01/2019, 12:57 WIB
Presiden Joko Widodo, Senin (14/1/2018) pagi, meninjau layanan konsultasi Online Single submission (OSS) di  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo, Senin (14/1/2018) pagi, meninjau layanan konsultasi Online Single submission (OSS) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan pengurusan izin investasi dengan sistem online single submission ( OSS) bisa berjalan dengan cepat. Untuk izin awal, bisa terbit dalam dua jam.

Hal ini disampaikan Jokowi usai meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Baca juga: Catat, Layanan OSS Pindah ke Kantor BKPM 2 Januari 2019

Mantan Gubernur DKI ini sempat berdialog dengan sejumlah pendaftar yang sedang mengajukan perizinan.

"Ya tadi saya bertanya ke beberapa investor yang datang, masyarakat yang ingin perizinan, kalau saya liat ya, cepat," kata Jokowi.

"Pada praktiknya memang di sini dibatasi, jadi dua jam bisa mengurus izin-izin permulaan itu bisa langsung jadi," tambah dia.

Baca juga: Presiden Minta Percepat Pengurusan Izin Investasi

 

Izin permulaan itu yakni untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah izin awal dikantongi, maka para investor bisa langsung memulai investasinya sambil menunggu perizinan lain selesai.

"Itu langsung bisa memulai kegiatan investasi sambil menunggu lagi ada yang namanya service level agreement selama satu bulan menyangkut izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan. Tapi sudah bisa memulai dulu," kata dia.

Baca juga: Urus Izin Investasi Hanya 1 Jam dengan Online Single Submission

 

Selanjutnya, menurut Jokowi, pemerintah akan berupaya mengintegrasikan pelayanan yang sudah baik ini ke daerah.

Dengan begitu, pelayanan serupa yang cepat dan mudah juga bisa diintegrasikan di seluruh kantor di tiap kabupaten/kota.

"Nah ini yang memang paling sulit adalah pengintegrasian di sini dengan disemua kabupaten/kota dan 34 provinsi," kata mantan walikota Solo ini.


Terkini Lainnya

TKN Jokowi-Ma'ruf Tegaskan Tak Terbitkan dan Sebarkan Tabloid Indonesia Barokah

TKN Jokowi-Ma'ruf Tegaskan Tak Terbitkan dan Sebarkan Tabloid Indonesia Barokah

Nasional
Anjing Pelacak Endus 3 Jenazah Tertimbun, Korban Longsor dan Banjir Gowa Jadi 29 Orang

Anjing Pelacak Endus 3 Jenazah Tertimbun, Korban Longsor dan Banjir Gowa Jadi 29 Orang

Regional
Jalan Ruteng-Reo Putus, Eksavator Didatangkan untuk Buka Jalur Alternatif

Jalan Ruteng-Reo Putus, Eksavator Didatangkan untuk Buka Jalur Alternatif

Regional
INFOGRAFIK: Perjalanan Hukum Abu Bakar Ba'asyir...

INFOGRAFIK: Perjalanan Hukum Abu Bakar Ba'asyir...

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Mesuji sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Mesuji sebagai Tersangka

Nasional
Pria di India Dituduh Bunuh Temannya dan Buang Potongan Tubuh Korban ke Toilet

Pria di India Dituduh Bunuh Temannya dan Buang Potongan Tubuh Korban ke Toilet

Internasional
KPIH: Pemerintah Harus Kendalikan Jemaah Haji Nonkuota

KPIH: Pemerintah Harus Kendalikan Jemaah Haji Nonkuota

Nasional
China Kecam Campur Tangan AS dalam Krisis Politik di Venezuela

China Kecam Campur Tangan AS dalam Krisis Politik di Venezuela

Internasional
Kurang Jelas, Rambu Ganjil-Genap Akan Diganti Elektronik

Kurang Jelas, Rambu Ganjil-Genap Akan Diganti Elektronik

Megapolitan
Bangun Kelenteng, UNS Klaim Kampus Pertama Sediakan Tempat Ibadah 6 Agama

Bangun Kelenteng, UNS Klaim Kampus Pertama Sediakan Tempat Ibadah 6 Agama

Regional
Anies Teken Pergub Pelayanan Kesehatan untuk Mantan Gubernur dan Wagub DKI

Anies Teken Pergub Pelayanan Kesehatan untuk Mantan Gubernur dan Wagub DKI

Megapolitan
Pengusaha Minta Pemerintah Evaluasi HET Beras Secara Berkala

Pengusaha Minta Pemerintah Evaluasi HET Beras Secara Berkala

Nasional
2 Nelayan yang Dilaporkan Hilang di Perairan Mimika Ditemukan Selamat

2 Nelayan yang Dilaporkan Hilang di Perairan Mimika Ditemukan Selamat

Regional
3 Alasan di Balik Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan Menurut KLHK

3 Alasan di Balik Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan Menurut KLHK

Nasional
Lima Ribu Lebih Perangkap Ditemukan di Hutan Kawasan Ekosistem Lauser

Lima Ribu Lebih Perangkap Ditemukan di Hutan Kawasan Ekosistem Lauser

Regional

Close Ads X