Tinjau Kantor BKPM, Jokowi Sebut Urus Izin Investasi Hanya Butuh 2 Jam

Kompas.com - 14/01/2019, 12:57 WIB
Presiden Joko Widodo, Senin (14/1/2018) pagi, meninjau layanan konsultasi Online Single submission (OSS) di  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo, Senin (14/1/2018) pagi, meninjau layanan konsultasi Online Single submission (OSS) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan pengurusan izin investasi dengan sistem online single submission ( OSS) bisa berjalan dengan cepat. Untuk izin awal, bisa terbit dalam dua jam.

Hal ini disampaikan Jokowi usai meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Baca juga: Catat, Layanan OSS Pindah ke Kantor BKPM 2 Januari 2019

Mantan Gubernur DKI ini sempat berdialog dengan sejumlah pendaftar yang sedang mengajukan perizinan.

"Ya tadi saya bertanya ke beberapa investor yang datang, masyarakat yang ingin perizinan, kalau saya liat ya, cepat," kata Jokowi.

"Pada praktiknya memang di sini dibatasi, jadi dua jam bisa mengurus izin-izin permulaan itu bisa langsung jadi," tambah dia.

Baca juga: Presiden Minta Percepat Pengurusan Izin Investasi

 

Izin permulaan itu yakni untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah izin awal dikantongi, maka para investor bisa langsung memulai investasinya sambil menunggu perizinan lain selesai.

"Itu langsung bisa memulai kegiatan investasi sambil menunggu lagi ada yang namanya service level agreement selama satu bulan menyangkut izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan. Tapi sudah bisa memulai dulu," kata dia.

Baca juga: Urus Izin Investasi Hanya 1 Jam dengan Online Single Submission

 

Selanjutnya, menurut Jokowi, pemerintah akan berupaya mengintegrasikan pelayanan yang sudah baik ini ke daerah.

Dengan begitu, pelayanan serupa yang cepat dan mudah juga bisa diintegrasikan di seluruh kantor di tiap kabupaten/kota.

"Nah ini yang memang paling sulit adalah pengintegrasian di sini dengan disemua kabupaten/kota dan 34 provinsi," kata mantan walikota Solo ini.




Close Ads X