Kompas.com - 14/01/2019, 12:57 WIB
Presiden Joko Widodo, Senin (14/1/2018) pagi, meninjau layanan konsultasi Online Single submission (OSS) di  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo, Senin (14/1/2018) pagi, meninjau layanan konsultasi Online Single submission (OSS) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan pengurusan izin investasi dengan sistem online single submission (OSS) bisa berjalan dengan cepat. Untuk izin awal, bisa terbit dalam dua jam.

Hal ini disampaikan Jokowi usai meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Baca juga: Catat, Layanan OSS Pindah ke Kantor BKPM 2 Januari 2019

Mantan Gubernur DKI ini sempat berdialog dengan sejumlah pendaftar yang sedang mengajukan perizinan.

"Ya tadi saya bertanya ke beberapa investor yang datang, masyarakat yang ingin perizinan, kalau saya liat ya, cepat," kata Jokowi.

"Pada praktiknya memang di sini dibatasi, jadi dua jam bisa mengurus izin-izin permulaan itu bisa langsung jadi," tambah dia.

Baca juga: Presiden Minta Percepat Pengurusan Izin Investasi

 

Izin permulaan itu yakni untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah izin awal dikantongi, maka para investor bisa langsung memulai investasinya sambil menunggu perizinan lain selesai.

"Itu langsung bisa memulai kegiatan investasi sambil menunggu lagi ada yang namanya service level agreement selama satu bulan menyangkut izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan. Tapi sudah bisa memulai dulu," kata dia.

Baca juga: Urus Izin Investasi Hanya 1 Jam dengan Online Single Submission

 

Selanjutnya, menurut Jokowi, pemerintah akan berupaya mengintegrasikan pelayanan yang sudah baik ini ke daerah.

Dengan begitu, pelayanan serupa yang cepat dan mudah juga bisa diintegrasikan di seluruh kantor di tiap kabupaten/kota.

"Nah ini yang memang paling sulit adalah pengintegrasian di sini dengan disemua kabupaten/kota dan 34 provinsi," kata mantan walikota Solo ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

Nasional
Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Nasional
UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

Nasional
Kemensos Salurkan Bansos Tunai PKH Tahap II Sebesar Rp 6,53 Triliun

Kemensos Salurkan Bansos Tunai PKH Tahap II Sebesar Rp 6,53 Triliun

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.952 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, Jabar Catat 1.421

UPDATE: Sebaran 4.952 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, Jabar Catat 1.421

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Demokrat Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

Isu Reshuffle Mencuat, Demokrat Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Polri Segera Rilis DPO Jozeph Paul Zang alias Shindy Soerjomoeljono

Polri Segera Rilis DPO Jozeph Paul Zang alias Shindy Soerjomoeljono

Nasional
Atasi Intoleransi, Jokowi Minta Menag Bangun Rumah Tampung di 4 Perguruan Tinggi

Atasi Intoleransi, Jokowi Minta Menag Bangun Rumah Tampung di 4 Perguruan Tinggi

Nasional
PPKM Berskala Mikro Diperluas hingga 25 Provinsi, Ini Rinciannya

PPKM Berskala Mikro Diperluas hingga 25 Provinsi, Ini Rinciannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X