Pemilu 2019, Ditjenpas Sediakan TPS Khusus Bagi Tahanan dan Narapidana

Kompas.com - 12/01/2019, 12:53 WIB
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi UtamiDYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami menuturkan, pihaknya memfasilitasi hak pilih bagi tahanan dan narapidana pada Pemilu 2019 mendatang.

Utami memastikan seluruh lembaga pemasyarakatan ( lapas) dan rumah tahanan ( rutan) akan menyediakan tersedianya tempat pemungutan suara (TPS) khusus.

"Seluruh lapas dan rutan akan menyediakan TPS khusus untuk memfasilitasi terpenuhinya Hak Pilih tahanan dan narapidana" ujar Utami seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu (12/1/2019).

Baca juga: Penyandang Disabilitas Mental Gunakan Hak Pilih di TPS Panti Sosial

Utama mengatakan, Ditjenpas juga telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penyelenggaraan proses pencoblosan di rutan dan lapas.

Sementara itu, lapas atau rutan dengan jumlah pemilih yang sedikit akan bergabung dengan TPS terdekat di luar lapas dan rutan.

"Kami terus berkoordinasi untuk menjamin terselenggaranya hak pilih narapidana dan tahanan, termasuk tersedinya TPS khusus di seluruh lapas dan rutan," kata Utami.

Baca juga: Kepada Komisi II, KPU Jelaskan Mekanisme Pemungutan Suara di RS dan Lapas

"Intinya kami akan memfasilitasi maksimal agar tahanan dan narapidana yang telah memenuhi syarat, tersalurkan suaranya pada pemilu tahun ini," pungkas dia.

Kompas TV Komisi Pemulihan Umum kota Banten sebelumnya telah melakukan pendataan terhadap puluhan orang dengan gangguan jiwa yang ditampung di tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan gangguan sakit jiwa Yayasan Nurrohman, Sawah Luhur, Kasemen, Serang Banten. Enam orang yang dinyatakan sehat, diberikan hak pilih pada Pemillu 2019 mendatang.



Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X