Wapres Kalla Yakin Perekonomian Indonesia Tak Akan Terganggu di Tahun Pemilu

Kompas.com - 11/01/2019, 23:58 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla usai rapat penanggulangan bencana, Rabu (9/1/2019).Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Wakil Presiden Jusuf Kalla usai rapat penanggulangan bencana, Rabu (9/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini perekonomian Indonesia tak akan terganggu di tengah tahun pemilu.

Hal itu disampaikan Kalla saat menghadiri acara pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

"Kenyataannya berbeda dengan negara lain. Seperti Filipina, Pakistan, atau di Thailand. Pemilu tidak menyebabkan katakanlah konflik di masyarakat. Karena itu ekonomi kita tidak terganggu," ujar Kalla.

Ia mengatakan keriuhan yang terjadi di sepanjang masa kampanye Pilpres hanya muncul di media sosial dan tidak merambah ke kehidupan nyata.

Baca juga: Hoaks Kian Masif, Masyarakat Diajak Berpikir Kritis Jelang Pemilu 2019

Kalla mengatakan hingga saat ini belum ada konflik besar di kehidupan nyata yang disebabkan oleh keriuhan politik di media sosial.

Karena itu, Kalla meyakini para investor akan tetap menanamkan modalnya di Indonesia meskipun perpolitikan sedikit memanas lantaran tahun pemilu.

" Ekonomi berjalan dengan baik, terpisah antara politik yang riuh rendah, ekonomi berjalan dengan sendirinya, berjalan dengan baik. Lihat aja keadaannya," ujar Kalla.

"Kita tidak terpengaruh. Jadi keamanan baik sehingga tidak perlu investor itu (khawatir). Dan terbukti dengan pasar keuangan. Kurs kita lebih kuat," lanjut dia.



Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X