Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan BPN Prabowo-Sandi Revisi Visi Misi, Menyesuaikan dengan Bappenas

Kompas.com - 11/01/2019, 22:02 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkapkan, alasan mereka merevisi visi misi karena ingin menyesuaikan dengan arah pembangunan Indonesia yang dirancang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Hal itu diungkapkan oleh anggota Tim Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan BPN, Harryadin Mahardika, saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Perubahan Visi Misi di Tengah Jalan Menunjukkan Kepemimpinan yang Berubah-ubah dan Ragu-ragu

Oleh karena itu, ia membantah segala tuduhan yang mengatakan bahwa mereka mengubah visi misi untuk meniru paslon lain atau tuduhan visi misi mereka tidak bagus.

"Kami hanya menyesuaikan supaya arah pembangunannya tidak terlalu melenceng dari apa yang sudah direncanakan oleh Bappenas, sehingga itu adalah dasar kenapa kita melakukan revisi," jelas Harryadin.

"Jadi bukan karena kita ingin mencontek atau karena visi misi kita jelek, enggak," sambung dia.

Baca juga: Jubir Jokowi-Maruf: Apakah Perubahan Foto Lebih Substansi Dibanding Visi Misi? 

Ia pun menjelaskan bahwa saat rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro juga melakukan presentasi.

Dalam kesempatan itu, menurut Harryadin, Bambang berpesan agar kedua tim sukses menyusun visi misi dan program sesuai arah yang telah disusun Bappenas.

Rencana pembangunan tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024.

Baca juga: Tanggapi PKS, KPU Sebut Revisi Visi-Misi dan Foto Paslon 2 Hal yang Berbeda

Harryadin mengatakan, presentasi yang diberikan dari pihak Bappenas dilakukan setelah mereka membuat visi misi pertama kali.

"Pesannya Pak Bambang, ini di-quote juga supaya KPU tidak lupa. Pak Bambang mengatakan, 'Wahai para timses kedua calon, kami dari Bappenas sudah membuat RPJMN teknokrasi untuk 2019-2024, mohon ini dipelajari'," tutur dia.

Baca juga: Tim Jokowi-Maruf Disebut Takut Sampaikan Visi Misi, Ternyata 02 Malah Mengubahnya

"'Kenapa? Karena supaya bapak-bapak timses yang membuat visi misi tidak salah dalam membuat program. Jangan sampai programnya terlalu jauh dengan RPJMN teknokrasi yang kita buat'. Itu beritanya ada, notulennya ada, saya yakin," terangnya.

Setelah itu, menurut keterangannya, Ketua KPU Arief Budiman juga meminta kepada kedua pihak paslon untuk mengacu pada arah pembangunan Indonesia yang telah dirancang Bappenas.

KPU, kata Harryadin, juga memberikan waktu bagi mereka untuk mengumpulkan visi misi yang telah direvisi sebelum debat perdana berlangsung.

"Pada saat itu juga KPU mengatakan bahwa boleh sampai dengan seminggu atau beberapa hari sebelum debat pertama, oke kita jadikan itu sebagai panduan, kita pakai dokumen Bappenas juga sebagai panduan, kita keluar dengan visi misi yang direvisi," kata dia.

Baca juga: Tolak Revisi Visi Misi Prabowo-Sandi, KPU Sebut Paslon Harus Konsisten

Harryadin pun mengaku siap jika harus membuka bukti-bukti pertemuan tersebut, maupun presentasi yang dilakukan Bambang.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com