Politik Identitas dan Ujian Demokrasi

Kompas.com - 11/01/2019, 20:57 WIB
IlustrasiSHUTTERSTOCK Ilustrasi


DEMOKRASI Indonesia dalam ujian. Sejak tiga tahun terakhir, suka ataupun tidak, praktik berdemokrasi kita disibukkan dengan geliat politik identitas agama, khususnya identitas Islam.

Tensi politik identitas Islam ini kembali menyeruak ke publik sejak Basuki Tjahaja Purnama keseleo lidah soal surat Al-Maidah 51. Hal itu ditandai dengan munculnya aksi massa 411 dan 212 yang sangat fenomenal karena melibatkan massa yang besar.

Aksi ini tak pelak lagi menggunakan identitas agama (Islam) untuk meraih dukungan dan simpati publik. Hasilnya dapat dikatakan sangat mujarab dengan melihat antusiasme peserta yang hadir serta liputan media daring maupun konvensional.

Identitas yang melekat pada diri seseorang pada hakikatnya tidak ada yang dapat meminta, khususnya identitas yang terkait dengan ras, bahasa, maupun etnis tertentu.

Adapun identitas agama, ia lebih cair karena seseorang dapat menentukan sendiri pilihan keyakinan maupun agamanya setelah ia tumbuh dewasa.

Namun demikian, pada ranah etnis ia pun sesungguhnya tidak sekaku yang dibayangkan oleh public common sense.

Pada saat seseorang mengaku Jawa misalnya, maka pertanyaan lanjutannya adalah Jawa yang mana? Karena entitas Jawa itu sendiri sangat luas.

Jawa bagi orang Jakarta, seringkali hanya dipahami sebatas Jawa Tengah (Yogyakarta di dalamnya) dan Jawa Timur. Sementara Sunda, yang secara geografis berada di Pulau Jawa tidak dipahami sebagai Jawa,  

Jawa sendiri, di dalamnya akan terbagi ke beberapa lagi, di mana terdapat Jawa keraton Jogja, Jawa Kasunanan Surakarta, Jawa Purworejo berikut area Kedu, Jawa Banyumasan, Jawa Pantura, misalnya.

Sekurang-kurangnya minimal terdapat lima varian ke-Jawa-an. Kesemuanya memiliki karakter khas sesuai dengan geografisnya masing-masing. Tidak ada yang sama persis, sekadar persinggungan di beberapa hal.

Lantas siapa yang sesungguhnya dapat mengklaim sebagai “asli” Jawa?

Berangkat dari sini, maka tidak ada yang asli dan tidak asli, karena tergantung dari mana perspektif kita. Oleh karenanya identitas itu menjadi sangat fluid. Ia sangat cair.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X