Kontras: Publik Berhak Tahu Langkah Konkret Capres soal Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Kompas.com - 11/01/2019, 20:28 WIB
Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Kontras Putri Kanesia KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Kontras Putri Kanesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepada Divisi Hukum dan Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) Putri Kanesia menegaskan bahwa isu penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu harus mendapat perhatian saat debat perdana Pilpres pada 17 Januari 2019 mendatang.

Putri mengatakan, publik berhak mengetahui langkah konkret yang ditawarkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Publik berhak tahu apa saja langkah atau strategi konkret dari masing-masing paslon," ujar Putri saat ditemui di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Debat Pertama, Jokowi Siap Jawab Kasus Novel dan Penyelesaian HAM Masa Lalu

Menurut Putri, pemaparan langkah konkret saat debat juga penting untuk menguji sejauh mana pasangan calon mengerti hambatan dalam penuntasan kasus HAM masa lalu.

Dengan begitu, janji para kandidat soal isu HAM tidak hanya sekadar menjadi pelengkap dalam dokumen visi misi pasangan calon.

Baca juga: Djoko Santoso: Soal HAM, Pak Prabowo Waktu Jadi Cawapresnya Bu Megawati Lolos

"Dan langkah yang dipaparkan tersebut haruslah bukan sesuatu yang mengawang-ngawang tapi mampu diturunkan ke dalam aktivitas yang konkret," kata Putri.

Berdasarkan catatan Komnas HAM terdapat sembilan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan.

Kesembilan kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peristiwa 1965/1966

2. Peristiwa Talangsari Lampung 1998

3. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985

4. Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II

5. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998

6. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998

7. Peristiwa Wasior dan Wamena

8. Peristiwa Simpang KKA 3 Mei 1999 di Provinsi Aceh

9. Peristiwa Rumah Geudong, dan Pos Sattis lainnya di Provinsi Aceh.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X