Ganjar Pranowo Ingatkan Bawaslu Segera Tindak Obor Rakyat jika Melanggar Hukum

Kompas.com - 11/01/2019, 19:38 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri Resepsi di Pura Pakualaman (Foto dokumentasi Panitia Dhaup Ageng) KOMPAS.com / WIJAYA KUSUMAGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri Resepsi di Pura Pakualaman (Foto dokumentasi Panitia Dhaup Ageng)

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) langsung menyelidiki isi Obor Rakyat setelah sudah terbit dan beredar di masyarakat.

Apabila isi dari Obor Rakyat itu dinilai melanggar hukum di Indonesia, Ganjar meminta agar Bawaslu langsung melakukan penindakan.

"Ya Bawaslu mesti fair. Pengalaman saya saja, saya melaporkan beberapa kali enggak direspons. Dibilangnya, wah ini bukan kewenangan kita. Kalau terjadi begitu, ya kami akan ambil tindakan sendiri," ujar Ganjar saat dijumpai di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Obor Rakyat Disebut Akan Kembali Terbit dalam Waktu Dekat

Kader PDI Perjuangan di penjuru Tanah Air, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, sudah ia minta untuk memasang mata dan telinga mereka. Jika menemukan Obor Rakyat dengan isi yang dinilai melanggar hukum, kadernya diminta mengamankan siapa yang terlibat di dalam penyebaran itu.

"Mulai hari ini, mata, telinga dan otot partai akan bergerak. Kalau tidak melanggar, silakan saja. Tapi kalau melanggar, kita akan ambil tindakan," ujar Ganjar.

"Karena saya hanya mengingatkan saja kepada mereka, kami siap fair. Apalagi yang hoaks-hoaks itu, Bawaslu harus bertindak cepat," lanjut dia.

Diberitakan, usai menghirup udara bebas usai menjalani hukuman 8 bulan penjara, Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setyardi Budiono mengungkapkan, bakal menerbitkan kembali tabloid tersebut dalam waktu dekat.

Baca juga: Dewan Pers Tak Bisa Mencegah Obor Rakyat Terbit Kembali

"Insya Allah Obor Rakyat akan kembali terbit dalam waktu dekat, saat ini saya bersama dengan rekan saya sedang mempersiapkan terbit kembali Obor Rakyat," kata Setiyardi dikutip dari video yang tayang di situs Kompas TV.

Setyardi didampingi redaktur pelaksananya Darmawan sebelumnya dilaporkan dengan tuduhan penghinaan dan fitnah terhadap Jokowi melalui tabloid tersebut. Tabloid itu disebarkan ke masjid-masjid dan pondok pesantren di sejumlah daerah di Pulau Jawa.

Dalam tabloid itu termuat paparan bahwa Jokowi merupakan keturunan Tionghoa dan kaki tangan asing.

Keduanya kemudian dihadapkan ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X