Ganjar Pranowo Ingatkan Bawaslu Segera Tindak Obor Rakyat jika Melanggar Hukum

Kompas.com - 11/01/2019, 19:38 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri Resepsi di Pura Pakualaman (Foto dokumentasi Panitia Dhaup Ageng) KOMPAS.com / WIJAYA KUSUMAGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri Resepsi di Pura Pakualaman (Foto dokumentasi Panitia Dhaup Ageng)

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) langsung menyelidiki isi Obor Rakyat setelah sudah terbit dan beredar di masyarakat.

Apabila isi dari Obor Rakyat itu dinilai melanggar hukum di Indonesia, Ganjar meminta agar Bawaslu langsung melakukan penindakan.

"Ya Bawaslu mesti fair. Pengalaman saya saja, saya melaporkan beberapa kali enggak direspons. Dibilangnya, wah ini bukan kewenangan kita. Kalau terjadi begitu, ya kami akan ambil tindakan sendiri," ujar Ganjar saat dijumpai di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Obor Rakyat Disebut Akan Kembali Terbit dalam Waktu Dekat

Kader PDI Perjuangan di penjuru Tanah Air, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, sudah ia minta untuk memasang mata dan telinga mereka. Jika menemukan Obor Rakyat dengan isi yang dinilai melanggar hukum, kadernya diminta mengamankan siapa yang terlibat di dalam penyebaran itu.

"Mulai hari ini, mata, telinga dan otot partai akan bergerak. Kalau tidak melanggar, silakan saja. Tapi kalau melanggar, kita akan ambil tindakan," ujar Ganjar.

"Karena saya hanya mengingatkan saja kepada mereka, kami siap fair. Apalagi yang hoaks-hoaks itu, Bawaslu harus bertindak cepat," lanjut dia.

Diberitakan, usai menghirup udara bebas usai menjalani hukuman 8 bulan penjara, Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setyardi Budiono mengungkapkan, bakal menerbitkan kembali tabloid tersebut dalam waktu dekat.

Baca juga: Dewan Pers Tak Bisa Mencegah Obor Rakyat Terbit Kembali

"Insya Allah Obor Rakyat akan kembali terbit dalam waktu dekat, saat ini saya bersama dengan rekan saya sedang mempersiapkan terbit kembali Obor Rakyat," kata Setiyardi dikutip dari video yang tayang di situs Kompas TV.

Setyardi didampingi redaktur pelaksananya Darmawan sebelumnya dilaporkan dengan tuduhan penghinaan dan fitnah terhadap Jokowi melalui tabloid tersebut. Tabloid itu disebarkan ke masjid-masjid dan pondok pesantren di sejumlah daerah di Pulau Jawa.

Dalam tabloid itu termuat paparan bahwa Jokowi merupakan keturunan Tionghoa dan kaki tangan asing.

Keduanya kemudian dihadapkan ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Nasional
Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X