Partai Politik dan Kadernya Diminta Tidak Ikut Propagandakan Hoaks di Medsos

Kompas.com - 11/01/2019, 19:18 WIB
(Kiri-kanan) Lisman Manurung (Pengamat Kebijakan publik UI), Arbi Sanit (Guru besar FISIP UI), Dadan Umar Daihani (guru besar Trisakti), Karyono Wibowo (IPI), Irine Hiraswari Gavatri (LIPI), dan Boni Hargens (LPI) dalam diskusi dengan tema Memilih Melampaui Hoaks di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).     CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com (Kiri-kanan) Lisman Manurung (Pengamat Kebijakan publik UI), Arbi Sanit (Guru besar FISIP UI), Dadan Umar Daihani (guru besar Trisakti), Karyono Wibowo (IPI), Irine Hiraswari Gavatri (LIPI), dan Boni Hargens (LPI) dalam diskusi dengan tema Memilih Melampaui Hoaks di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik dan kadernya diminta untuk tidak ikut mempropagandakan hoaks selama masa debat hingga Pemilu 2019.

Hal itu disebut akan mengacaukan preferensi pemilih, khususnya anak muda yang mudah terpapar informasi di media sosial.

"Aktor politik juga harus self correction, dewasa, dan tanggung jawab sebagai bagian dari warga negara juga. Mereka sejatinya punya kesadaran, baik individu maupun partai politik," kata peneliti politik LIPI, Irine Hiraswari Gavatri dalam diskusi "Memilih Melampaui Hoaks" di Kuningan, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Hoaks Kian Masif, Masyarakat Diajak Berpikir Kritis Jelang Pemilu 2019

Hal itu, lanjut Irine, menyusul adanya hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos yang banyak diperbincangkan aktor politik di media sosial. Menurutnya, partai politik dan kadernya punya tugas memberikan pendidikan politik ke masyarakat.

"Jangan sampai karena aktor politik yang ikut mempropagandakan hoaks, maka para pemilih muda ini malah semakin tidak suka dengan politik. Intinya jangan sembarangan di media sosial," paparnya.

Sementara itu, Direktur Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menambahkan, hoaks yang ikut dipropagandakan oleh aktor politik juga akan membuat kemunduran demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Polisi: Penyebar Hoaks Surat Suara Tercoblos Pendukung Paslon Tertentu

Sebab, menurutnya, demokrasi sejatinya berpihak kepada kedaulatan rakyat yang berhak menerima informasi yang benar.

"Tapi dengan adanya hoaks, masyarakat jadi bingung karena tidak ada yang bisa dipercaya. Lebih kecewa lagi kalau ada aktor politik atau partai politik tertentu yang mengambil keuntungan dari hoaks," papar Karyono.

Maka dari itu, baginya, pemberantasan hoaks selama masa kampanye hingga hari pemilihan harus ditegakkan melalui hukum yang tegas.

Baca juga: Seorang Guru Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Hoaks Surat Suara

Kepolisian dan aparat hukum lainnya punya peran dalam memberikan efek jera kepada pelaku pembuat hoaks.

"Penegakkan hukum harus kuat agar hoaks tidak menyebar ke mana-mana. Pendidikan literasj juga perlu disebarluaskan ke masyarakat," tuturnya.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya


Close Ads X