Jokowi: Dalam Hati, Saya Tidak Percaya Gaji Guru Rp 300.000

Kompas.com - 11/01/2019, 15:51 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu dengan anggota Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/1/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo bertemu dengan anggota Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sempat tidak percaya saat ini masih ada guru yang digaji hanya Rp 300.000 per bulan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menerima Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Awalnya, Ketua Umum PGSI Mohamad Fatah dan Ketua Dewan Pembina PGSI Abdul Kadir Karding menyinggung mengenai masih banyaknya guru yang berpenghasilan hanya Rp 300.000 per bulan.

Menurut dia, hal tersebut karena guru tersebut belum lolos uji sertifikasi dan inpassing sehingga mereka hanya menerima pendapatan dari Yayasan Sekolah.

Baca juga: FSGI: Usulan Gaji Guru Rp 20 Juta Asal Bicara dan Tanpa Kalkulasi

Jokowi yang berpidato setelahnya lalu menanggapi hal itu.

"Tadi saya dengar dari Pak Ketua (PGSI), ada yang gajinya Rp 300 ribu - Rp 500 ribu. Di dalam hati saya tidak percaya, tetapi kalau yang ngomong Pak Ketua ya saya harus percaya bahwa memang masih ada," kata Jokowi.

Jokowi pun berjanji akan menyelesaikan persoalan sertifikasi dan inpassing yang membuat para guru mendapatkan gaji minim.

"Saya enggak tahu kenapa enggak rampung, problemnya ada di mana. Mungkin ada yang bisa maju dan cerita, blak-blakan saja. Ada di sini yang belum dapat sertifikasi?" tanya Jokowi.

Para guru yang belum mendapat sertifikasi pun menjawab dan jumlahnya cukup banyak.

Baca juga: Soal Gaji Guru Rp 20 Juta, Sri Mulyani Minta Pengusul Menghitung Dulu

Jokowi memilih satu orang yang berada di barisan paling depan. Ia adalah Megayanti asal Pemalang, Jawa Tengah.

Megayanti mengabdi sebagai guru sejak 2009. Dia menceritakan, honornya mengajar selama 9 tahun sebagai guru hanya sebesar Rp 50 ribu. Kemudian, sejak 2016, honor Megayanti naik menjadi Rp 150 ribu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X