Kompas.com - 11/01/2019, 13:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dipastikan sudah menerima daftar pertanyaan debat Pilpres 2019.

Menurut Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, KPU memberikan daftar pernyataan ke tim kampanye paslon, Kamis (11/1/2019) malam.

"Semalam (daftar pertanyaan) sudah diberikan secara langsung kepada dua LO dari masing-masing paslon. Kami pastikan dua amplop yang kami berikan kepada kedua wakil paslon ini adalah sama dan tak berbeda sama sekali," kata Pramono di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Pramono menjamin keamanan pertanyaan debat. Ia memastikan, daftar pertanyaan itu tidak akan tersebar luas ke publik atau pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Baca juga: Agar Perbedaan 2 Kandidat Tampak, Pertanyaan soal Kasus di Debat Pertama Sebaiknya Tetap Ada

 

Tim kampanye paslon juga telah berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan daftar pertanyaan yang diberikan KPU.

Daftar pertanyaan hanya boleh diberikan kepada kandidat capres-cawapres dan lingkungan terbatas, misalnya konsultan tim kampanye.

"Ketika menyerahkan kepada masing-masing wakil paslon, mereka juga sudah menandatangani surat pernyataan bahwa daftar pertanyaan ini bukan untuk disebarluaskan. Kecuali diberikan kepada pasangan calon," ujar Pramono.

Pramono mengatakan, daftar pertanyaan yang dikirim ke paslon berjumlah 20 butir.

Jumlah itu mencakup empat tema debat, yaitu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme, yang masing-masing terdiri dari 5 pertanyaan.

Baca juga: KPU Beri Kisi-kisi 20 Pertanyaan ke Kandidat Pilpres, Tak Semua Keluar dalam Debat

Dari 20 pertanyaan yang diberikan ke tim kampanye, hanya ada 1 pertanyaan yang akan betul-betul disampaikan ke kandidat saat debat berlangsung.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Jenderal Dampingi Kapolri Umumkan Tersangka Baru Pembunuhan Brigadir J

6 Jenderal Dampingi Kapolri Umumkan Tersangka Baru Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Pastikan Terus Kawal Kasus Brigadir J Sesuai Prinsip 'Fair Trail'

Komnas HAM Pastikan Terus Kawal Kasus Brigadir J Sesuai Prinsip "Fair Trail"

Nasional
Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Nasional
Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Nasional
Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Nasional
Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung 'Legal Standing'

Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung "Legal Standing"

Nasional
BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

Nasional
Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Nasional
Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Nasional
UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

Nasional
Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Nasional
Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Nasional
Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Nasional
Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.