Temui Jokowi, GP Ansor Lapor Ada Kelompok Pro Khilafah Dukung Salah Satu Capres

Kompas.com - 11/01/2019, 12:19 WIB
Pengurus GP Ansor usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/1/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPengurus GP Ansor usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/1/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, para pengurus GP Ansor melaporkan adanya kelompok radikal yang menjadi pendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2019.

"Ini saya ajak seluruh pimpinan wilayah seluruh Indonesia dari 34 provinsi datang. Mereka semua melaporkan kepada Presiden situasi yang terjadi di daerah masing-masing," kata Yaqut kepada wartawan, usai pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi.

Yaqut mengaku sengaja mengajak pimpinan wilayah Ansor dari tiap provinsi. Sebab, kelompok radikal yang dimaksud tersebar di berbagai daerah di tanah air.

"Mereka menginduk pada salah satu kontestan untuk masukkan agenda-agenda mereka, yakni mendirikan negara Islam khilafah Islamiah, atau minimal mereka dirikan NKRI bersyariat," kata dia.

Namun, saat ditanya siapa kontestan yang dimaksud, Yaqut enggan menjawab secara gamblang.

"Saya tak mau sebut itu, namun faktanya ada. Bisa dirasakan lah, saya kira kawan-kawan wartawan juga tahu," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Menurut Yaqut, Presiden Jokowi menerima dengan baik masukan dari para pengurus GP Ansor dan berjanji akan menindaklanjutinya.

"Presiden saya kira senang dengan masukan yang kami berikan karena banyak yang sebelumnya belum terinput dengan baik ke Presiden," ujar Yaqut.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

Nasional
Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X