Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ira Koesno Ingin Debat Pilpres "Nendang"

Kompas.com - 11/01/2019, 10:34 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Moderator debat perdana Pilpres 2019, Ira Koesno, ingin debat berlangsung 'nendang', meskipun pertanyaan telah diberikan ke kandidat sebelum penyelenggaraan debat.

Menurut dia, menjadi tugasnya dan Imam Priyono sebagai moderator debat, untuk menyampaikan kembali pertanyaan ke paslon dengan bahasa yang mudah dipahami publik.

Hal ini penting, supaya publik mengerti apa yang menjadi pertanyaan dan bagaimana penjelasan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Bagaimana caranya walaupun pertanyaan sudah diberikan, tetapi ini juga mudah dipahami oleh publik dan memang bunyi, tetap nendang gitu," kata Ira saat ditemui di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019).

Baca juga: 5 Fakta tentang Debat Pilpres yang Perlu Diketahui

Ira mengatakan, sebagai pemandu debat, ia dan Imam telah menyiapkan cara untuk melakukan penajaman pertanyaan dengan pemilahan frasa dan diksi yang dinilai tepat.

Sementara itu, Imam menambahkan, pertanyaan debat bisa jadi begitu rumit, kompleks, dan sangat akademik.

Menjadi tugasnya bersama Ira untuk mengartikulasikan pertanyaan itu menjadi 'bahasa publik'.

"Kata dan diksi apa yang memudahkan publik dari segala kalangan juga masuk dalam perdebatannya," ujar Imam.

Baca juga: Panelis Debat Tak Akan Singgung Kasus Terkait Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme

Ira menambahkan, pertanyaan debat sifatnya hanya pemantik. Meskipun pertanyaan telah diberikan ke paslon sebelum debat diselenggarakan, tetapi, itu tak akan mengurangi keseruan.

Sebab, setelah pertanyaan dilontarkan, paslon harus memberikan penjelasan atas jawabannya. Selanjutnya, moderator akan memberi pertanyaan untuk menggali jawaban tersebut.

Selain itu, hanya ada dua segmen debat dengan pertanyaan yang sudah lebih dulu diberikan ke paslon. Dua segmen lainnya, paslon diperbolehkan bertanya satu sama lain.

"Sebenarnya kalau orang mengatakan bisa hafalan, hafalan adalah jawaban pertama. Jawaban-jawaban berikutnya sama sekali sangat tergantung karena sudah saling menanggapi," tandas Ira.

Baca juga: Bawaslu Awasi Penggunaan Isu SARA dalam Debat

Dalam debat, juga akan diterapkan dua metode lontaran pertanyaan. Dua model itu, adalah model pertanyaan terbuka dan tertutup.

Model terbuka artinya, kisi-kisi pertanyaan sudah lebih dulu diserahkan ke peserta sebelum penyelenggaraan debat.

Model ini memberi kesempatan bagi peserta debat untuk mendalami pertanyaan dan menyiapkan jawaban.

Selain model terbuka, ada juga pola pertanyaan tertutup. Pada model ini, masing-masing pasangan calon mengajukan pertanyaan ke paslon lainnya.

Debat perdana Pilpres 2019 akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kamis, 17 Januari 2019. Tema yang diangkat adalah hukum, HAM, terorisme dan korupsi.

Debat perdana ini akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com