Obor Rakyat Disebut Bakal Terbit Lagi, Polri Serahkan ke Dewan Pers

Kompas.com - 11/01/2019, 08:37 WIB
Sehari sebelum pemungutan suara, Warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendapat kiriman tabloid Obor Rakyat, Selasa (8/7/2014). KOMPAS.com/ Ahmad WinarnoSehari sebelum pemungutan suara, Warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendapat kiriman tabloid Obor Rakyat, Selasa (8/7/2014).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menyerahkan rencana bakal kembali terbitnya tabloid Obor Rakyat jelang Pilpres 2019 ke Dewan Pers.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan, Dewan Pers memiliki peran dan otoritas dalam mengawasi media.

"Itu sangat tergantung dengan Dewan Pers yang berwenang mengawasi media itu," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019).

Polisi, kata Dedi, siap memberikan bantuan kepada Dewan Pers bila mendapatkan rekomendasi dari pihak terkait.


Baca juga: Obor Rakyat Disebut Bakal Terbit Lagi, Ini Kata Sekjen PDI-P

"Kalau ada rekomendasi ke polisi bisa disidik, ya kami sidik. Kami siap dan itu tergantung Dewan Pers yang meng-assessment itu," tutur Dedi.

Pemimpi Redaksi Obo Rakyat Setiyardi Budiono sebelumnya mengungkapkan bakal menerbitkan kembali tabloid tersebut dalam waktu dekat.

"Insya Allah Obor Rakyat akan kembali terbit dalam waktu dekat, saat ini saya bersama dengan rekan saya sedang mempersiapkan terbit kembali Obor Rakyat," kata Setiyardi mengutip video yang tayang di situs Kompas TV.

Tabloid Obor rakyat terbit pada Mei 2014 atau menjeleng Pemilihan Presiden 2014. Kala itu, Pilpres diikuti pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa.

Timses Jokowi-JK, Juni 2014, melaporkan Obor Rakyat ke Badan Pengawas Pemilu karena menganggap tabloid tersebut menghina dan memfitnah Jokowi.

Dalam tabloid itu termuat paparan bahwa Jokowi merupakan keturunan Tionghoa dan kaki tangan asing.

Bawaslu yang menganggap laporan tersebut masuk pada ranah pidana kemudian melimpahkan kasus ini ke Bareskrim Polri.

Baca juga: Menkumham Ancam Cabut Cuti Bersyarat Pemred Obor Rakyat

Pada November 2016, Pemimpin redaksi Obor Rakyat Setiyardi Budiono dan redaktur pelaksananya Darmawan Sepriyosa dihukum delapan bulan penjara. Keduanya terbukti melanggar Pasal 310 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada Mei 2018, Kejaksaan Agung mengeksekusi keduanya ke Lapas Cipinang setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap.

Saat ini keduanya sedang menjalani cuti bersyarat yang diberikan Kemenkumham pada Januari hingga Mei 2019. Cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Peraturan Menkumham Nomor 3 Tahun 2018, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah menjalani dua per tiga masa hukuman.

Kompas TV Kabar akan terbitnya kembali tabloid Obor Rakyat mendapat perhatian publik. Namun PWI menilai wacana itu hanyalah isu belaka. Ketua PWI, Atal Sembiring mengatakan penerbitan tabloid Obor Rakyat jilid dua tersebut hanyalah isu untuk memanaskan suasana jelang pilpres. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan sejarah munculnya Obor Rakyat yang memang memanaskan kampanye Pilpres 2014 meskipun berujung pada tindak pidana.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X