Ketua Bawaslu Abhan (tengah) bersama Anggota Bawaslu memimpin sidang Pembacaan Putusan Gugatan Oesman Sapta Odang (OSO) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) di ruang sidang Bawaslu, Jakarta, Rabu (9/1/2019). Dalam persidangan tersebut Bawaslu memutuskan, memerintahkan KPU untuk memasukkan Oesman Sapta Odang dalam daftar calon anggota DPD dalam Pemilu 2019, tapi OSO tetap harus mundur sebagai pengurus Partai Hanura jika kembali lolos sebagai anggota DPD periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) memutuskan untuk tidak menindaklanjuti penyelidikan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Terlapor dalam kasus ini adalah Komisi Pemilihan Umum ( KPU). Sementara pelapor adalah Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta, yang memberikan kuasa dalam perkara kepada pengacaranya, Firman Kadir.
Penyelidikan tak dapat ditindaklanjuti, lantaran KPU tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilu.
"Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian pengawas pemilu diberitahukan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Alasannya, tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilu," kata Ketua Bawaslu Abhan saat dikonfirmasi, Kamis (10/1/2019).
Baca juga: KPU Sudah Kantongi Sikap Terkait Putusan Bawaslu soal OSO
Menurut Kepala Bagian Temuan dan Laporan Bawaslu, Yusti Erlina, terlapor dalam hal ini tak penuhi Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut berbunyi:
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan
Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifrkasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Baca juga: Perjalanan Polemik Pencalonan OSO sebagai Anggota DPD hingga Akhirnya Diputus Bawaslu
Yusti mengatakan, saat ini Bawaslu tengah mengirimkan salinan putusan tersebut ke KPU dan pihak OSO.
"Jadi ditentikan tidak dilanjutkan ke penyidikan. Ini putusan sedang proses on the way dikirim ke KPU dan ke Pak OSO," ujar dia.
Seperti diketahui, pihak Oesman Sapta Odang (OSO) melaporkan KPU ke Bawaslu atas dua tudingan, yaitu dugaan pelanggaran pidana pemilu.
Laporan mengenai dugaan pelanggaran pidana pemilu dibuat oleh Kuasa Hukum OSO Firman Kadir. Melalui laporannya, Firman menuding KPU melanggar pidana pemilu karena tak jalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Putusan tersebut memerintahkan KPU mencabut Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD yang tidak memuat nama OSO. Majelis Hakim juga meminta KPU menerbitkan DCT baru dengan mencantumkan nama OSO di dalamnya.
Kasus ini bermula saat KPU meminta Ketua Umum Partai Hanura, OSO, menyerahkan surat pengunduran diri dari pengus partai politik hingga Jumat (21/12/2018). Hal itu disampaikan KPU melalui surat tertulis.
Surat pengunduran diri ini diperlukan untuk syarat pencalonan diri OSO sebagai anggota DPD Pemilu 2019.
Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, OSO tak juga menyerahkan surat pengunduran diri. Oleh karenanya, KPU memutuskan untuk tak memasukan yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD.
KPU mengklaim, sikap mereka berdasar pada putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.
