Hidayat Nur Wahid Sebut KPU Mendelegitimasi Dirinya Sendiri

Kompas.com - 10/01/2019, 20:03 WIB
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Jumat (16/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Jumat (16/11/2018).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, setuju lembaga Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tidak boleh didelegitimasi. Namun, dia berpendapat saat ini KPU justru mendelegitimasi lembaganya sendiri.

"Kalau KPU melakukan perilaku-perilaku yang dapat dikritisi oleh publik itu tanda KPU dinilai mendelegitimasi dirinya sendiri," ujar Hidayat di kompleks parlemen, Kamis (10/1/2019).

Hidayat mengatakan perdebatan soal kotak suara merupakan salah satu bentuk deligitimasi oleh KPU. Kemudian, pembatalan penyampaian visi dan misi oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden juga bentuk deligitimasi oleh KPU sendiri.

Meskipun KPU berasalan bahwa keputusan itu merupakan kesepakatan dua tim kampanye pasangan calon.

Baca juga: Maruf Amin Mengaku Belum Terima Kisi-kisi Debat dari KPU

"Menurut saya itu KPU mendelegitimasi dirinya sendiri. Harusnya KPU sebagai lembaga yang legitimate, dia bisa melakukan aturan sebagaimana aturan yang diberlakukan," ujar Hidayat.

Apalagi, kata dia, saat ini sudah mulai muncul anggapan bahwa KPU condong ke salah satu pasangan calon. Hidayat mengingatkan KPU untuk bersikap independen selama tahapan pemilu berlangsung.

"Segeralah KPU bangkit dan jadikan diri Anda sebagai lembaga yang independen, adil, dan tidak mendelegitimasi diri Anda sendiri. Karena ini sangat serius, karena berpengaruh ke hasil pemilu dan legitimasi hasil pemilu," kata dia.

Baca juga: KPU Beri Kisi-kisi 20 Pertanyaan ke Kandidat Pilpres, Tak Semua Keluar dalam Debat

Setelah muncul hoaks 7 kontainer surat suara yang tercoblos, muncul anggapan bahwa ada pihak yang ingin merusak legitimasi KPU.

Ketua KPU Arief Budiman pun setuju jika hoaks ini disebut upaya merusak legitimasi penyelenggara pemilu.

Arief mengatakan banyak hoaks yang menyerang KPU sebelum soal surat suara ini. Namun, KPU selalu mempertimbangkan informasi mana yang harus dilawan dan mana yang bisa dibiarkan.

Tudingan kali ini termasuk yang harus ditindaklanjuti secara serius. Kabar tersebut sangat meresahkan dan menyerang kredibilitas KPU. Itu sebabnya KPU memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke polisi.

"Tudingannya langsung mengarah bahkan di salah satu akun menyebut bahwa KPU telah menyita satu kontainer. Loh ini kan kebohongan luar biasa," ujar Arief.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Nasional
Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Nasional
Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Nasional
Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Nasional
UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

Nasional
UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

Nasional
Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Nasional
UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Tiga Saran PKS agar Pemerintahan Jokowi Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

Tiga Saran PKS agar Pemerintahan Jokowi Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Jokowi Ajak Kepala Daerah Kreatif Tangani Covid-19

Stafsus Jokowi Ajak Kepala Daerah Kreatif Tangani Covid-19

Nasional
Forum Rektor Minta Pemerintah Tanggung Biaya Internet Mahasiswa dan Dosen

Forum Rektor Minta Pemerintah Tanggung Biaya Internet Mahasiswa dan Dosen

Nasional
Mahfud MD Minta Perguruan Tinggi Hasilkan Sarjana Terampil dan Berkarakter

Mahfud MD Minta Perguruan Tinggi Hasilkan Sarjana Terampil dan Berkarakter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X