Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Nur Wahid Sebut KPU Mendelegitimasi Dirinya Sendiri

Kompas.com - 10/01/2019, 20:03 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, setuju lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak boleh didelegitimasi. Namun, dia berpendapat saat ini KPU justru mendelegitimasi lembaganya sendiri.

"Kalau KPU melakukan perilaku-perilaku yang dapat dikritisi oleh publik itu tanda KPU dinilai mendelegitimasi dirinya sendiri," ujar Hidayat di kompleks parlemen, Kamis (10/1/2019).

Hidayat mengatakan perdebatan soal kotak suara merupakan salah satu bentuk deligitimasi oleh KPU. Kemudian, pembatalan penyampaian visi dan misi oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden juga bentuk deligitimasi oleh KPU sendiri.

Meskipun KPU berasalan bahwa keputusan itu merupakan kesepakatan dua tim kampanye pasangan calon.

Baca juga: Maruf Amin Mengaku Belum Terima Kisi-kisi Debat dari KPU

"Menurut saya itu KPU mendelegitimasi dirinya sendiri. Harusnya KPU sebagai lembaga yang legitimate, dia bisa melakukan aturan sebagaimana aturan yang diberlakukan," ujar Hidayat.

Apalagi, kata dia, saat ini sudah mulai muncul anggapan bahwa KPU condong ke salah satu pasangan calon. Hidayat mengingatkan KPU untuk bersikap independen selama tahapan pemilu berlangsung.

"Segeralah KPU bangkit dan jadikan diri Anda sebagai lembaga yang independen, adil, dan tidak mendelegitimasi diri Anda sendiri. Karena ini sangat serius, karena berpengaruh ke hasil pemilu dan legitimasi hasil pemilu," kata dia.

Baca juga: KPU Beri Kisi-kisi 20 Pertanyaan ke Kandidat Pilpres, Tak Semua Keluar dalam Debat

Setelah muncul hoaks 7 kontainer surat suara yang tercoblos, muncul anggapan bahwa ada pihak yang ingin merusak legitimasi KPU.

Ketua KPU Arief Budiman pun setuju jika hoaks ini disebut upaya merusak legitimasi penyelenggara pemilu.

Arief mengatakan banyak hoaks yang menyerang KPU sebelum soal surat suara ini. Namun, KPU selalu mempertimbangkan informasi mana yang harus dilawan dan mana yang bisa dibiarkan.

Tudingan kali ini termasuk yang harus ditindaklanjuti secara serius. Kabar tersebut sangat meresahkan dan menyerang kredibilitas KPU. Itu sebabnya KPU memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke polisi.

"Tudingannya langsung mengarah bahkan di salah satu akun menyebut bahwa KPU telah menyita satu kontainer. Loh ini kan kebohongan luar biasa," ujar Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com