Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agar Perbedaan 2 Kandidat Tampak, Pertanyaan soal Kasus di Debat Pertama Sebaiknya Tetap Ada

Kompas.com - 10/01/2019, 18:34 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Program Populi Center Usep Sayful Ahyar menilai tidak masalah jika dalam debat terdapat pertanyaan spesifik terkait kasus kedua kandidat pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Menurutnya, pertanyaan spesifik terkait kasus hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme tetap bisa dipertanyakan namun tetap dalam porsi yang seimbang.

"Pertanyaan spesifik ditanyakan saja, justru itu kesempatan yang baik karena esensi debat Pilpres ya memperlihatkan perbedaan kedua kandidat terhadap kasus tertentu dan sudah ada wasitnya yaitu moderator," kata Usep dalam diskusi berajuk "Kisi-Kisi Debat Perdana" di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2019).

Baca juga: Panelis Debat Tak Akan Singgung Kasus Terkait Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme

Sebelumnya, Ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) sekaligus salah satu panelis, Bivitri Susanti, mengatakan, para panelis tidak akan mengajukan pertanyaan spesifik terkait kasus hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

"Iya kami tidak bikin pertanyaan soal kasus. Yang tidak ditanya itu maksudnya kasus-kasus individual," ujar Bivitri.

Baca juga: Fahri Usul Debat Perdana Tak Singgung Kasus-kasus Hukum

Namun, menurut Usep, pertanyaan spesifik dalam debat perdana yang rencananya akan digelar 17 Januari 2019 nanti merupakan "panggung" bagi masyarakat untuk menilai siapa kandidat yang pantas mereka pilih.

"Tapi pertanyaannya juga harus memiliki porsi yang jelas agar konteksnya tidak ke mana-mana. Pertanyaan juga harus dijawab kedua kandidat, tidak ngawur dan berdasarkan fakta," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Moderator Debat Perdana Pilpres Janji Bersikap Netral

Dia juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak takut menerima kritik jika panelis memberikan pertanyaan spesifik terkait kasus yang menyangkut materi debat.

Baginya, adanya perbedaan pendapat di antara kedua kandidat tidak akan menimbulkan konflik panjang di masyarakat.

"Kan itu hanya perdebatan supaya jelas perbedaan kedua kandidat terhadap kasus tertentu. Panas-panas sedikit tidak apa-apa, toh perdebatan di luar debat juga sudah panas," ujarnya.

Kompas TV Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai langkah KPU memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden pada debat pertama 17 Januari nanti sangat tidak relevan. Menurutnya, yang menjawab nantinya adalah tim sukses bukan capres dan cawapresnya.<br /> <br /> JK mengatakan debat berfungsi untuk mengukur sejauh mana pengetahuan calon terhadap masalah tertentu. Maka hal itu memerlukan jawaban spontan dari masing masing calon. Sehingga khalayak bisa menilai bagaimana pengetahuan dari masing-masing calon.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com