INFOGRAFIK: Teror Bom terhadap Dua Pimpinan KPK

Kompas.com - 10/01/2019, 17:29 WIB
Teror Di Rumah Dua Pimpinan KPK KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoTeror Di Rumah Dua Pimpinan KPK

KOMPAS.com -  Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kali ini menjadi sasaran teror yang dilakukan orang tak dikenal terhadap lembaga anti rasuah itu.

Pada Rabu (9/1/2019), rumah Ketua KPK Agus Rahardjo di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Kota Bekasi, mendapat teror berupa benda mirip bom paralon. Benda itu disangkutkan ke pagar rumah pada pukul 05.30 WIB.

Tidak hanya Agus, rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif juga menjadi sasaran teror dalam waktu berdekatan. Rumah Laode dilempar bom molotov pada Rabu dini hari.

Hingga saat ini belum diketahui pelaku atau motif pelaku meneror rumah dua pimpinan KPK. Polisi juga masih mencari tahu apakah teror ini terkait kasus korupsi yang ditangani KPK.


Menurut Wadah Pegawai KPK, dua ancaman bom ini menjadi teror kesembilan yang melanda KPK. Teror yang terjadi sebelumnya bermacam-macam, termasuk penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Hampir dua tahun sejak kejadian, polisi juga belum mengungkap pelaku atau motif penyerangan terhadap Novel. Polisi pun diragukan dapat dengan cepat menangani teror terhadap pimpinan KPK.

Meski banyak pihak yang meragukan, polisi yakin dapat mengungkap aksi teror terhadap Agus Rahardjo dan Laode M Syarif.

Lalu bagaimana aksi teror itu terjadi? Berikut infografiknya:

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Teror Di Rumah Dua Pimpinan KPK

https://twitter.com/hati2dimedsos/status/1080382789936046080

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X