KPU Sudah Kantongi Sikap Terkait Putusan Bawaslu soal OSO

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah punya sikap terkait putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas kasus pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Pleno udah selesai semalam. Tapi prinsipnya kami sudah punya sikap," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi saat ditemui di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019).

Sikap KPU diambil melalui rapat pleno yang digelar Rabu (9/1/2019) malam.

Baca juga: Perludem Apresiasi Dissenting Opinion Komisioner Bawaslu Soal Kasus OSO

Meski begitu, Pramono belum mau menyampaikan sikap tersebut karena masih menunggu salinan putusan Bawaslu.

Selain itu, KPU diberi waktu tiga hari sejak dibacakannya putusan untuk mengambil sikap.

Menurut Pramono, KPU masih membuka peluang untuk berdiskusi dengan pihak lain, untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu. Sebab, putusan KPU dalam hal ini sangat penting.

"Ya ini kan putusan sangat penting. Sehingga ini bukan saja sikap KPU tapi bisa jadi ini kami nanti mendengar pandangan beberapa pihak," ujar Pramono.

Baca juga: Formappi: Putusan Bawaslu soal OSO Gagal Hadirkan Keadilan

Diberitakan, KPU dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi. Pelapor adalah Dodi Abdul Kadir, yang juga Kuasa Hukum OSO.

Kepada Bawaslu, ia mengadukan surat KPU yang memerintahkan OSO mundur dari jabatan ketua umum Partai Hanura.

OSO diminta mundur dari kepengurusan partai hingga hingga Jumat (21/12/2018). Surat ini dijadikan syarat pencalonan diri yang bersangkutan sebagai anggota DPD Pemilu 2019.

Baca juga: Soal Kasus OSO, Perludem Nilai Bawaslu Keliru Buat Putusan

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, OSO tak juga menyerahkan surat pengunduran diri. Oleh karenanya, KPU memutuskan untuk tak memasukan yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD.

Atas keputusan tersebut, pelapor menilai, KPU telah melakukan pelanggaran administrasi.

KPU mengklaim, sikap mereka atas OSO didasarkan pada putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Baca juga: Perjalanan Polemik Pencalonan OSO sebagai Anggota DPD hingga Akhirnya Diputus Bawaslu

Bawaslu kemudian memerintahkan KPU untuk memasukkan OSO dalam daftar calon anggota DPD dalam Pemilu 2019.

Namun, dalam putusan Bawaslu, OSO tetap harus mundur sebagai pengurus Partai Hanura jika kembali lolos sebagai anggota DPD periode 2019-2024.