Kompas.com - 10/01/2019, 14:30 WIB
Komisioner Ombudsman Alvin Lie dalam sesi diskusi di Ombudsman, Jakarta, Kamis (10/1/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisioner Ombudsman Alvin Lie dalam sesi diskusi di Ombudsman, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman RI Alvin Lie, berharap mitigasi bencana di tahun 2019 bisa lebih efektif dan efisien. Sebab, di tahun 2018, ia melihat mitigasi bencana masih belum maksimal.

Hal itu terlihat dari penanganan bencana tahun lalu, seperti gempa bumi di Lombok, gempa bumi dan tsunami di Palu dan sekitarnya hingga tsunami di kawasan Selat Sunda.

"Pendidikan masyarakat tentang bencana ini masih sangat minim, apabila terjadi bencana, itu harus bagaimana, sumber informasi mana yang layak dijadikan sumber utama sehingga masyarakat juga tidak mudah menjadi korban hoaks," kata Alvin dalam sesi diskusi di Ombudsman, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Alvin menyinggung bagaimana masyarakat di sekitar wilayah Gunungsitoli baru-baru ini menjadi panik dan mengungsi ketika mendengar isu air laut surut dan berpotensi tsunami.

"Ini diancam hoaks tsunami, kemudian mengungsi, ternyata hoaks," ungkap dia.

Baca juga: Kompleksitas Merancang Mitigasi Bencana

Selain itu, sistem anggaran pengadaan peringatan dini tsunami saat ini dinilainya masih belum maksimal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Alvin menceritakan, Ombudsman pernah bertemu dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membahas tsunami dan gempa bumi di Sulawesi Tengah.

"Menanyakan waktu itu apa yang terjadi pada saat tsunami di Sulawesi Tengah, ternyata BMKG sudah membuat peta untuk meng-cover seluruh Indonesia dibutuhkan sekitar 500 sensor tsunami, itu idealnya. Minimalnya dibutuhkan 300-an," ujar Alvin.

Sekitar tahun 2012-2013, kata Alvin, BMKG mengajukan pengadaan sensor tsunami sesuai kriteria minimal. Namun, jumlah yang disetujui hanya sekitar 170 sensor tsunami. Pada waktu itu, BMKG berharap tahun berikutnya bisa mendapatkan alokasi tambahan.

Baca juga: KPAI: Pendidikan Mitigasi Bencana Akan Sia-sia Tanpa Simulasi

"Tapi yang terjadi dari 170 yang dimiliki, anggaran perawatan dan operasional yang diberikan untuk 100-an, sehingga 70 lainnya tidak dapatkan dioperasikan. Akibatnya apa, seluruh Indonesia hanya di-cover dengan 100 detektor tsunami," paparnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.