Wadah Pegawai Harap Tak Ada Lagi Teror kepada KPK

Kompas.com - 10/01/2019, 08:04 WIB
Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kiri) didampingi Penasihat organisasi, Yudhi (kanan) memberikan pernyataan sikap mereka atas aksi teror terhadap dua pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/1/2019). Dalam keterangannya Wadah Pegawai KPK meminta Presiden Joko Widodo agar turun tangan membongkar sejumlah teror yang dialami pegawai dan pimpinan KPK. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pd. ANTARA/Rivan Awal LinggaKetua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kiri) didampingi Penasihat organisasi, Yudhi (kanan) memberikan pernyataan sikap mereka atas aksi teror terhadap dua pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/1/2019). Dalam keterangannya Wadah Pegawai KPK meminta Presiden Joko Widodo agar turun tangan membongkar sejumlah teror yang dialami pegawai dan pimpinan KPK. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Yudi Purnomo berharap teror terhadap pimpinan dan pegawai KPK tak terulang lagi.

Menurut Yudi, dugaan teror di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif merupakan ancaman kesembilan yang pernah dialami jajaran KPK.

" Teror pertama adalah penyerbuan dan teror terhadap fasilitas KPK yang dikenal dengan nama safe house. Dua, ancaman bom ke gedung KPK. Tiga, teror bom ke rumah penyidik KPK, penyiraman air keras ke kendaraan milik penyidik dan pegawai KPK," ungkap Yudi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (9/1/2019).

Kemudian ancaman pembunuhan terhadap pejabat dan pegawai KPK, perampasan perlengkapan milik penyidik, penculikan terhadap jajaran KPK yang sedang bertugas dan percobaan pembunuhan terhadap penyidik.

Baca juga: Rumah Dua Pimpinan Diteror, KPK Bahas Keamanan Semua Pegawai

Ia pun mencontohkan sejumlah kasus yang pernah terjadi, seperti kasus teror yang dialami penyidik KPK Apip Julian Miftah sekitar bulan Juli, 2015 silam.

Kemudian penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan sekitar bulan April, 2017 silam. Ia juga membahas kasus penyiraman air keras ke mobil pegawai KPK lainnya.

"Terakhir yaitu adanya teror bom dan molotov di rumah (pimpinan). Kalau teror di rumah ini berarti mereka sedang melakukan peperangan psikologis," kata dia.

Dari kasus-kasus yang ia contohkan, Yudi melihat ada sejumlah pola sama dan berulang berdasarkan bukti-bukti awal yang terjadi maupun berdasarkan temuan awal kepolisian.

"Pelakunya ada dua orang, pelakunya (penyerangan) Bang Novel, misalnya, dua orang juga. Kemudian modus yang digunakan dengan menggunakan metode (teror) bom, kemudian air keras," ujar dia.

Di satu sisi, ia berharap Presiden Joko Widodo bisa menjadikan peristiwa ini sebagai momentum mendorong aparat hukum untuk menuntaskan berbagai teror yang pernah dialami jajaran KPK.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X