Wadah Pegawai Harap Tak Ada Lagi Teror kepada KPK

Kompas.com - 10/01/2019, 08:04 WIB
Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kiri) didampingi Penasihat organisasi, Yudhi (kanan) memberikan pernyataan sikap mereka atas aksi teror terhadap dua pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/1/2019). Dalam keterangannya Wadah Pegawai KPK meminta Presiden Joko Widodo agar turun tangan membongkar sejumlah teror yang dialami pegawai dan pimpinan KPK. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pd. ANTARA/Rivan Awal LinggaKetua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kiri) didampingi Penasihat organisasi, Yudhi (kanan) memberikan pernyataan sikap mereka atas aksi teror terhadap dua pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/1/2019). Dalam keterangannya Wadah Pegawai KPK meminta Presiden Joko Widodo agar turun tangan membongkar sejumlah teror yang dialami pegawai dan pimpinan KPK. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Yudi Purnomo berharap teror terhadap pimpinan dan pegawai KPK tak terulang lagi.

Menurut Yudi, dugaan teror di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif merupakan ancaman kesembilan yang pernah dialami jajaran KPK.

" Teror pertama adalah penyerbuan dan teror terhadap fasilitas KPK yang dikenal dengan nama safe house. Dua, ancaman bom ke gedung KPK. Tiga, teror bom ke rumah penyidik KPK, penyiraman air keras ke kendaraan milik penyidik dan pegawai KPK," ungkap Yudi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (9/1/2019).

Kemudian ancaman pembunuhan terhadap pejabat dan pegawai KPK, perampasan perlengkapan milik penyidik, penculikan terhadap jajaran KPK yang sedang bertugas dan percobaan pembunuhan terhadap penyidik.

Baca juga: Rumah Dua Pimpinan Diteror, KPK Bahas Keamanan Semua Pegawai

Ia pun mencontohkan sejumlah kasus yang pernah terjadi, seperti kasus teror yang dialami penyidik KPK Apip Julian Miftah sekitar bulan Juli, 2015 silam.

Kemudian penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan sekitar bulan April, 2017 silam. Ia juga membahas kasus penyiraman air keras ke mobil pegawai KPK lainnya.

"Terakhir yaitu adanya teror bom dan molotov di rumah (pimpinan). Kalau teror di rumah ini berarti mereka sedang melakukan peperangan psikologis," kata dia.

Dari kasus-kasus yang ia contohkan, Yudi melihat ada sejumlah pola sama dan berulang berdasarkan bukti-bukti awal yang terjadi maupun berdasarkan temuan awal kepolisian.

"Pelakunya ada dua orang, pelakunya (penyerangan) Bang Novel, misalnya, dua orang juga. Kemudian modus yang digunakan dengan menggunakan metode (teror) bom, kemudian air keras," ujar dia.

Di satu sisi, ia berharap Presiden Joko Widodo bisa menjadikan peristiwa ini sebagai momentum mendorong aparat hukum untuk menuntaskan berbagai teror yang pernah dialami jajaran KPK.

Menurut Yudi, hal itu penting, mengingat pelaku teror berpandangan tindakan yang dilakukan oleh mereka sulit diungkap. Di satu sisi, Yudi melihat potensi ancaman terhadap pimpinan dan pegawai KPK terus terbuka.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X