Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Usul Debat Perdana Tak Singgung Kasus-kasus Hukum

Kompas.com - 09/01/2019, 21:41 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah berharap para panelis pada debat perdana capres-cawapres dapat menggali sampai sejauh mana pemahaman para kandidat pasangan calon terkait konsep negara hukum.

Adapun debat yang diselenggarakan pada 17 Januari 2019 mendatang akan mengangkat tema hukum, korupsi, HAM dan terorisme.

Fahri mengusulkan agar pertanyaan yang diberikan ke para kandidat tidak menyoroti kasus per kasus, tapi lebih kepada konsep negara hukum.

"Saya usul itu jangan masuk ke kasus ya, masuk ke konstruksi. Para kandidat ini paham enggak misalnya konsep negara hukum, posisi hukum dalam negara dan bagaimana menegakkkan hukum. Itu lebih penting daripada masuk ke kasus-kasus," ujar Fahri saat ditemui di kantor Sekretariat Nasional pasangan Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).

Baca juga: Kontras: Bahas HAM di Debat Capres Tak Jamin Agenda HAM Jadi Prioritas

Menurut Fahri, setiap pemimpin yang memahami konsep negara hukum akan mudah dalam menjalankan agenda penegakan hukum dan penyelesaian kasus.

Ia menilai, banyaknya kasus yang belum terselesaikan selama ini terjadi karena pemimpinya tidak paham soal konsep negara hukum dan cara memosisikan hukum dalam negara demokrasi.

"Masalahnya selama ini kasus hukum itu tumbuh dan tambah banyak, enggak selesai karena pemimpinnya enggak paham konsep negara hukum," kata Fahri.

"Apalagi negara hukum yang demokratis dan juga tidak paham bagaimana cara menegakkan hukum itu, sehingga hukum menjadi berwibawa dan kemudian menjadi dasar bagi kedisplinan publik. Saya kira itu problem kita," ucapnya.

Baca juga: Prabowo-Sandiaga Akan Angkat Isu Kasus Novel Baswedan di Debat Perdana

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa kasus penyiraman air keras yang dialami oleh penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan menjadi salah satu isu yang disiapkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat debat perdana.

"(Kasus Novel Baswedan) termasuk menjadi salah satu yang paling concern," ujar Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Mardani menilai kasus Novel merupakan salah satu preseden buruk dalam ranah penegakan hukum. Pasalnya, hingga saat ini polisi belum dapat mengungkap siapa pelaku penyiraman air keras.

Menurut Mardani, lemahnya penegakan hukum dapat berdampak buruk terhadap masyarakat.

"Karena kalau (kasus) seorang penyidik KPK saja 650 hari terbengkalai, apa yang terjadi dengan masyarakat umum," kata Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Konsep debat perdana

Debat perdana Pilpres 2019 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kamis, 17 Januari 2019 akan dibagi ke dalam enam segmen.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com