Periksa Aher dalam Kasus Suap Meikarta, Ini 2 Hal yang Ditelusuri KPK

Kompas.com - 09/01/2019, 20:38 WIB
Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memenuhi panggilan pemeriksaan kasus Meikarta di KPK, Jakarta, Rabu (9/1/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memenuhi panggilan pemeriksaan kasus Meikarta di KPK, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, ada dua hal yang digali penyidik saat memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ( Aher).

Aher telah memenuhi pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Pertama, tentu saja apa yang dilakukan dan bagaimana peran yang bersangkutan ketika menjadi Gubernur Jawa Barat terkait proses perizinan Meikarta," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Baca juga: Alasan Ahmad Heryawan Dua Kali Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

"Jadi proses perizinan yang diketahuinya, yang dilakukan Kabupaten Bekasi ataupun terkait rekomendasi yang menjadi domain dari pemerintah provinsi," lanjut Febri.

Kedua, KPK mengklarifikasi sejauh mana Aher mengetahui dugaan penerimaan uang oleh beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kepengurusan izin proyek tersebut.

"Kami mulai menemukan beberapa data dan informasi dan bukti baru terkait pihak lain yang diduga mendapatkan aliran dana, baik di Pemprov Jabar misalnya, ada pejabat di sana (yang diduga menerima uang)," kata dia.

Baca juga: Dua Kali Tak Penuhi Pemeriksaan, KPK Harap Ahmad Heryawan Kooperatif

Secara terpisah, usai diperiksa sekitar 8 jam, Heryawan bersyukur pemeriksaannya berjalan lancar. Ia mengakui dirinya ditanya soal kewenangannya saat menjadi gubernur.

Hal utama yang disinggung penyidik, kata dia, terkait Keputusan Gubernur nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

"Keputusan gubernur itu harus keluar karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar, itu (rekomendasi) tidak boleh ditandatangani oleh gubernur. Karena itu harus dikeluarkan Kepgub berdasarkan Perpres 97 2014," kata Heryawan.

Baca juga: Kasus Meikarta, Sejumlah Anggota DPRD Bekasi Kembalikan Rp 100 Juta ke KPK

Menurut dia, melalui keputusan tersebut, ia mendelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jawa Barat agar menindaklanjuti rekomendasi itu.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AS Setujui Penjualan 8 Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

AS Setujui Penjualan 8 Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Nasional
Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Nasional
Penjelasan Kemendagri soal e-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal e-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Nasional
Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Nasional
Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Nasional
Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Nasional
Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X