Bawaslu Punya Waktu 14 Hari untuk Putuskan Kasus Anies Baswedan

Kompas.com - 09/01/2019, 20:26 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Abhan mengatakan pihaknya masih menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pelanggaran yang dimaksud terkait dugaan kampanye terselubung yang dilakukan Anies ketika menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra, di Sentul.

Dalam acara tersebut, ia mengacungkan ibu jari dan jari telunjuk, sebagaimana simbol pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kami punya waktu 14 hari untuk menentukan apakah ini sudah memenuhi unsur atau tidak," ujar Abhan dalam rapat di Komisi II, Gedung DPR, Rabu (9/1/2019).

Abhan menegaskan pihaknya tidak akan memperlambat keputusan atas kasus ini. Setelah penyelidikan selesai, Bawaslu akan segera memutuskan apakah Anies terbukti melanggar atau tidak.

Baca juga: Bawaslu Periksa Anies Baswedan Terkait Dugaan Kampanye Terselubung

"Tetapi memang saat ini kami sedang mengumpulkan berkas-berkas klarifikasi," kata dia.

Sebenarnya, kasus ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Namun proses pemeriksaannya dilakukan di Jakarta untuk memudahkan mobilitas Anies.

"Yang bersangkutan meminta untuk bisa diperiksa di Bawaslu RI karena soal jarak, waktu, dan tempat. Maka kami fasilitasi Bawaslu Kab Bogor mengklarifikasi ke Pak Anies Bawasedan di kantor Bawaslu," kata Abhan.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pejabat KPU Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Wahyu Setiawan

Pejabat KPU Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Wahyu Setiawan

Nasional
Pimpin Rapat, Jokowi Singgung Pengelolaan Data Covid-19 yang Belum Terpusat

Pimpin Rapat, Jokowi Singgung Pengelolaan Data Covid-19 yang Belum Terpusat

Nasional
Adaptasi 'New Normal' Akan Buat Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19

Adaptasi "New Normal" Akan Buat Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19

Nasional
Strategi Pemerintah Atasi Dampak Pelemahan Ekonomi akibat Pandemi

Strategi Pemerintah Atasi Dampak Pelemahan Ekonomi akibat Pandemi

Nasional
Menristek Sebut Indonesia Perlu Vaksin Covid-19 Khusus, Mengapa?

Menristek Sebut Indonesia Perlu Vaksin Covid-19 Khusus, Mengapa?

Nasional
New Normal, Orangtua Diminta Ingatkan Anak Terapkan Protokol Kesehatan

New Normal, Orangtua Diminta Ingatkan Anak Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
IAKMI Sarankan Pemerintah Lakukan Stategi Ini untuk Lawan Covid-19

IAKMI Sarankan Pemerintah Lakukan Stategi Ini untuk Lawan Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Jokowi Sebut Penularan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini Masih Tinggi

Nasional
Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Jokowi Naikkan Target Tes Covid-19 Jadi 20.000 Spesimen per Hari

Nasional
Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Gelar Pilkada Saat Pandemi, KPU Berencana Kurangi Kapasitas TPS Jadi 500 Pemilih

Nasional
Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Aturan Khusus Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Terdakwa Kasus Jiwasraya Disebut Gunakan Nama Samaran, Kecuali Benny Tjokro

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministasi Layanan Damkar di Sejumlah Daerah

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministasi Layanan Damkar di Sejumlah Daerah

Nasional
Presiden Jokowi Cek Kesiapan 'New Normal' di Masjid Istana

Presiden Jokowi Cek Kesiapan "New Normal" di Masjid Istana

Nasional
YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua Jadi Pembelajaran Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X