Jokowi: Yang Dulu-dulu, Setahun Paling Produksi Sertifikat 500.000...

Kompas.com - 09/01/2019, 20:04 WIB
Presiden Joko Widodo menyapa warga sekitar Tambora setelah meninjau kegiatan Pemodalan Nasional Madani alias PNM di Lapangan Bola Perisma, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (8/1/2019). PNM yang akan ditinjau Presiden, yakni PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). PNM Mekaar menekankan pada sisi membantu ibu-ibu prasejahtera menjadi sejahtera dengan cara memberi modal usaha dengan bantuan pelatihan serta pengembangan usahanya lewat bisnis usaha. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo menyapa warga sekitar Tambora setelah meninjau kegiatan Pemodalan Nasional Madani alias PNM di Lapangan Bola Perisma, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (8/1/2019). PNM yang akan ditinjau Presiden, yakni PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). PNM Mekaar menekankan pada sisi membantu ibu-ibu prasejahtera menjadi sejahtera dengan cara memberi modal usaha dengan bantuan pelatihan serta pengembangan usahanya lewat bisnis usaha.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung pembuatan sertifikat lahan bagi rakyat pada pemerintahan sebelumnya.

Menurut dia, setidaknya jumlah sertifikat lahan yang terbit setiap tahunnya hanya 500.000 saja.

"Yang dulu-dulu setahun paling produksi sertifikat 500.000," ujar Presiden saat membagikan sertifikat lahan kepada 3.023 warga di Jakarta Barat, Rabu (9/1/2019).

Pembagian sertifikat dilaksanakan di Gedung Serbaguna Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat.

Baca juga: Blusukan ke Jakarta Barat, Jokowi Tinjau Mekaar dan Bagikan Sertifikat Lahan

Di seluruh Indonesia sendiri, jumlah bidang lahan yang harus disertifikasi yakni sebesar 126 juta bidang. Artinya, apabila setiap tahun hanya diterbitkan 500.000 sertifikat lahan, masyarakat harus menunggu 160 tahun lagi untuk mendapatkan sertifikat.

"Ada yang mau nunggu 160 tahun lagi untuk dapat sertifikat?" tanya Jokowi.

"Enggak," jawab warga.

"Kalau ada yang mau nunggu 160 tahun maju sini, saya beri sepeda," kelakar Jokowi diiringi tawa warga.

Jokowi menegaskan sertifikat adalah tanda bukti hukum atas lahan seseorang. Oleh sebab itu, pemilik lahan sah harus mempunyai sertifikat itu.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Percepat Berikan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat

Jokowi mengaku sering mendapatkan keluhan dari masyarakat ketika blusukan ke penjuru Tanah Air. Masyarakat mengeluhkan menjadi korban sengketa lahan, baik dengan BUMN maupun dengan swasta.

"Dan karena masyarakat itu tidak pegang yang namanya sertifikat masyarakat itu seringkali kalah," ujar Presiden.

Semenjak mulai pemerintahan, ia pun menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menggencarkan pembagian sertifikat lahan.

Hasilnya, hingga 2018, jumlah bidang lahan yang tersertifikasi, sebesar 46 juta bidang lahan.

"Khusus di tahun 2018, saya targetkan 7 juta sertifikat terbit. Nyatanya terlampaui 9,3 juta sertifikat. Artinya kita bisa kan sebenarnya? Bagaimana kerjanya? Tanya ke Kepala BPN. Memang harus dikejar-kejar, diancam-ancam, nyatanya bisa," ujar Jokowi.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X