Kalau Kurang, Dana Rekonstruksi Sulteng dan NTB Bisa dari Pinjaman Luar Negeri

Kompas.com - 09/01/2019, 17:53 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla usai rapat penanggulangan bencana, Rabu (9/1/2019). Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla usai rapat penanggulangan bencana, Rabu (9/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, tak masalah jika sebagian dana rekonstruksi pasca-gempa di Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) berasal dari pinjaman luar negeri.

Hal itu disampaikan Kalla usai memimpin rapat penanganan bencana di Sulteng dan NTB di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

"Ya kalau kurang maka kita banyak tawaran dari ADB (Asian Development Bank), dari World Bank, banyak tawaran untuk memfasilitasi itu selama 30 tahun itu (pembayarannya). Tidak akan memberatkan," ujar Kalla seusai rapat.

Baca juga: Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara dan Rekonstruksi di Sulteng dan NTB

Kalla mengatakan, saat ini APBN masih cukup untuk mendanai rekonstruksi pasca-gempa di Sulteng dan NTB.

Namun, pemerintah akan mempertimbangkan opsi berutang ke luar negeri jika nantinya ada pertimbangan lain.

"Sebagian iya, (bisa) diambil. (Sekarang) Kita masih sanggup menangani sampai dengan relokasi besar-besaran itu," lanjut Kalla.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tengah Patta Tope menyebutkan, setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 18 triliun untuk proses rekonstruksi Sulawesi Tengah pasca-bencana gempa dan tsunami.

Baca juga: Pemerintah Beri Keringanan Bagi Debitur KUR Terdampak Gempa Sulteng

"Kalau yang totalnya tadi kan Wapres sudah hitung, perkiraannya itu Rp 18 triliun," kata Patta, yang juga mengikuti rapat bersama Wapres.

Ia menyebutkan, dana tersebut bersumber dari APBN, APBD, dan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB).

Saat ini, ada dana sebesar Rp 7,5 triliun dari ADB. Namun, jumlah tersebut akan dialokasikan untuk rekonstruksi dan pascagempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola yang turut hadir dalam rapat menyatakan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun rumah bagi 14.400 kepala keluarga dan infrastruktur penunjang di wilayah relokasi.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 11 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 11 Saksi

Nasional
Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Nasional
Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nasional
Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Nasional
Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Nasional
Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Nasional
Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

Nasional
Menkes Sebut Hoaks Kabar Ribuan Lebih Sekolah PTM Jadi Klaster Covid-19

Menkes Sebut Hoaks Kabar Ribuan Lebih Sekolah PTM Jadi Klaster Covid-19

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali Masih Berlaku Sampai 4 Oktober 2021

PPKM di Luar Jawa-Bali Masih Berlaku Sampai 4 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Usulkan Pilpres dan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

Pemerintah Usulkan Pilpres dan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

Nasional
Nadiem Tegaskan 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Itu Data Kumulatif Selama Pandemi

Nadiem Tegaskan 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Itu Data Kumulatif Selama Pandemi

Nasional
Luhut: Kasus Aktif dan Reproduksi Covid-19 di Jawa-Bali Terus Turun

Luhut: Kasus Aktif dan Reproduksi Covid-19 di Jawa-Bali Terus Turun

Nasional
Luhut: Angka Perbaikan Covid-19 Justru Harus Buat Kita Hati-hati

Luhut: Angka Perbaikan Covid-19 Justru Harus Buat Kita Hati-hati

Nasional
Sebaran 118 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Sebaran 118 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Airlangga Sebut Kasus Aktif Dominan di Luar Jawa-Bali, 62,84 Persen dari Data Nasional

Airlangga Sebut Kasus Aktif Dominan di Luar Jawa-Bali, 62,84 Persen dari Data Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.