Kalau Kurang, Dana Rekonstruksi Sulteng dan NTB Bisa dari Pinjaman Luar Negeri

Kompas.com - 09/01/2019, 17:53 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla usai rapat penanggulangan bencana, Rabu (9/1/2019). Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla usai rapat penanggulangan bencana, Rabu (9/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, tak masalah jika sebagian dana rekonstruksi pasca-gempa di Sulawesi Tengah ( Sulteng) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) berasal dari pinjaman luar negeri.

Hal itu disampaikan Kalla usai memimpin rapat penanganan bencana di Sulteng dan NTB di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

"Ya kalau kurang maka kita banyak tawaran dari ADB (Asian Development Bank), dari World Bank, banyak tawaran untuk memfasilitasi itu selama 30 tahun itu (pembayarannya). Tidak akan memberatkan," ujar Kalla seusai rapat.

Baca juga: Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara dan Rekonstruksi di Sulteng dan NTB

Kalla mengatakan, saat ini APBN masih cukup untuk mendanai rekonstruksi pasca-gempa di Sulteng dan NTB.

Namun, pemerintah akan mempertimbangkan opsi berutang ke luar negeri jika nantinya ada pertimbangan lain.

"Sebagian iya, (bisa) diambil. (Sekarang) Kita masih sanggup menangani sampai dengan relokasi besar-besaran itu," lanjut Kalla.

Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tengah Patta Tope menyebutkan, setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 18 triliun untuk proses rekonstruksi Sulawesi Tengah pasca-bencana gempa dan tsunami.

Baca juga: Pemerintah Beri Keringanan Bagi Debitur KUR Terdampak Gempa Sulteng

"Kalau yang totalnya tadi kan Wapres sudah hitung, perkiraannya itu Rp 18 triliun," kata Patta, yang juga mengikuti rapat bersama Wapres.

Ia menyebutkan, dana tersebut bersumber dari APBN, APBD, dan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB).

Saat ini, ada dana sebesar Rp 7,5 triliun dari ADB. Namun, jumlah tersebut akan dialokasikan untuk rekonstruksi dan pascagempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola yang turut hadir dalam rapat menyatakan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun rumah bagi 14.400 kepala keluarga dan infrastruktur penunjang di wilayah relokasi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

Nasional
Papua Catat 1.755 Kasus Baru Covid-19, Satgas: Itu Akumulasi

Papua Catat 1.755 Kasus Baru Covid-19, Satgas: Itu Akumulasi

Nasional
Satgas: 24 Orang Positif Covid-19 Setelah Kontak dengan Anies dan Riza Patria

Satgas: 24 Orang Positif Covid-19 Setelah Kontak dengan Anies dan Riza Patria

Nasional
Soal 8 Sepeda yang Diamankan KPK, Edhy Prabowo: Saya Beli di Amerika, Tidak Terkait Kasus

Soal 8 Sepeda yang Diamankan KPK, Edhy Prabowo: Saya Beli di Amerika, Tidak Terkait Kasus

Nasional
Geledah 4 Lokasi, KPK Amankan Catatan Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi

Geledah 4 Lokasi, KPK Amankan Catatan Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi

Nasional
Bayi Lahir dengan Antibodi Covid-19, Ini Penjelasan Dokter

Bayi Lahir dengan Antibodi Covid-19, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ditahan KPK, Rizal Djalil: Tak Perlu Disesalkan, Mengalir Saja seperti Sungai Musi-Batanghari

Ditahan KPK, Rizal Djalil: Tak Perlu Disesalkan, Mengalir Saja seperti Sungai Musi-Batanghari

Nasional
Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, PKB: Pertimbangkan Suasana Kebatinan Masyarakat

Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, PKB: Pertimbangkan Suasana Kebatinan Masyarakat

Nasional
Tanggapi Kuasa Hukum Ustaz Maaher, Polri Klaim Telah Bekerja Sesuai Prosedur

Tanggapi Kuasa Hukum Ustaz Maaher, Polri Klaim Telah Bekerja Sesuai Prosedur

Nasional
Wakapolri: Siapa Pun yang Ikut Benny Wenda Kami Tindak Tegas

Wakapolri: Siapa Pun yang Ikut Benny Wenda Kami Tindak Tegas

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas Sebut Masyarakat Kian Abai Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas Sebut Masyarakat Kian Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Eks Anggota BPK Rizal Djalil Ditahan KPK Terkait Kasus Suap Proyek SPAM

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Ditahan KPK Terkait Kasus Suap Proyek SPAM

Nasional
Pesan Penyintas: Terpapar Covid-19 Sungguh Menyakitkan

Pesan Penyintas: Terpapar Covid-19 Sungguh Menyakitkan

Nasional
Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X