Kalau Kurang, Dana Rekonstruksi Sulteng dan NTB Bisa dari Pinjaman Luar Negeri

Kompas.com - 09/01/2019, 17:53 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla usai rapat penanggulangan bencana, Rabu (9/1/2019). Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla usai rapat penanggulangan bencana, Rabu (9/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, tak masalah jika sebagian dana rekonstruksi pasca-gempa di Sulawesi Tengah ( Sulteng) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) berasal dari pinjaman luar negeri.

Hal itu disampaikan Kalla usai memimpin rapat penanganan bencana di Sulteng dan NTB di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

"Ya kalau kurang maka kita banyak tawaran dari ADB (Asian Development Bank), dari World Bank, banyak tawaran untuk memfasilitasi itu selama 30 tahun itu (pembayarannya). Tidak akan memberatkan," ujar Kalla seusai rapat.

Baca juga: Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara dan Rekonstruksi di Sulteng dan NTB

Kalla mengatakan, saat ini APBN masih cukup untuk mendanai rekonstruksi pasca-gempa di Sulteng dan NTB.

Namun, pemerintah akan mempertimbangkan opsi berutang ke luar negeri jika nantinya ada pertimbangan lain.

"Sebagian iya, (bisa) diambil. (Sekarang) Kita masih sanggup menangani sampai dengan relokasi besar-besaran itu," lanjut Kalla.

Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tengah Patta Tope menyebutkan, setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 18 triliun untuk proses rekonstruksi Sulawesi Tengah pasca-bencana gempa dan tsunami.

Baca juga: Pemerintah Beri Keringanan Bagi Debitur KUR Terdampak Gempa Sulteng

"Kalau yang totalnya tadi kan Wapres sudah hitung, perkiraannya itu Rp 18 triliun," kata Patta, yang juga mengikuti rapat bersama Wapres.

Ia menyebutkan, dana tersebut bersumber dari APBN, APBD, dan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB).

Saat ini, ada dana sebesar Rp 7,5 triliun dari ADB. Namun, jumlah tersebut akan dialokasikan untuk rekonstruksi dan pascagempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola yang turut hadir dalam rapat menyatakan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun rumah bagi 14.400 kepala keluarga dan infrastruktur penunjang di wilayah relokasi.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 September: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

UPDATE 21 September: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Ini Alasan Polri Tak Hadiri Sidang Praperadilan Irjen Napoleon

Ini Alasan Polri Tak Hadiri Sidang Praperadilan Irjen Napoleon

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Partisipasi Pemilih Bisa Turun jika Paksakan Pilkada Saat Pandemi

Jusuf Kalla Sebut Partisipasi Pemilih Bisa Turun jika Paksakan Pilkada Saat Pandemi

Nasional
UPDATE 21 September: Tambah 124, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 9.677 Orang

UPDATE 21 September: Tambah 124, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 9.677 Orang

Nasional
Waketum PKB: Pilkada Tidak Perlu Ditunda, Rakyat Akan Menderita

Waketum PKB: Pilkada Tidak Perlu Ditunda, Rakyat Akan Menderita

Nasional
KPU akan Batasi Jumlah Akun Medsos Kampanye Peserta Pilkada 2020

KPU akan Batasi Jumlah Akun Medsos Kampanye Peserta Pilkada 2020

Nasional
UPDATE: 21 September: Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 180.797

UPDATE: 21 September: Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 180.797

Nasional
Bertambah 4.176, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Bertambah 4.176, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Perkuat Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Ketua MPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Perkuat Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Nasional
Ini Tiga Menteri Jokowi yang Positif Covid-19

Ini Tiga Menteri Jokowi yang Positif Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.176, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 248.852

UPDATE: Bertambah 4.176, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 248.852

Nasional
KPK Sebut 20 Koruptor Dikurangi Hukumannya oleh MA, Ini Daftarnya...

KPK Sebut 20 Koruptor Dikurangi Hukumannya oleh MA, Ini Daftarnya...

Nasional
Penderita Diabetes Melitus Ini Berobat Gratis Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Penderita Diabetes Melitus Ini Berobat Gratis Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Nasional
KPU Rancang Sanksi Pemotongan Waktu Kampanye Pilkada bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

KPU Rancang Sanksi Pemotongan Waktu Kampanye Pilkada bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
PP Muhammadiyah: Presiden Bisa Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

PP Muhammadiyah: Presiden Bisa Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X