Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usulan KPAI soal Integrasi Pendidikan Mitigasi Bencana pada Mata Pelajaran

Kompas.com - 09/01/2019, 07:31 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki sejumlah usulan terkait integrasi pendidikan mitigasi bencana ke dalam kurikulum.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menuturkan pendidikan mitigasi bencana akan diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar tanpa melalui mata pelajaran khusus.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengusulkan agar pendidikan kebencanaan tersebut disisipkan dalam mata pelajaran IPA dan IPS. Usul tersebut berlaku bagi level Sekolah Dasar (SD).

"Untuk di SD masuk pelajaran IPS dan IPA," kata Retno saat konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Kompleksitas Merancang Mitigasi Bencana

Sementara untuk SMP, Retno menyarankan agar edukasi soal kebencanaan dikaitkan dengan mata pelajaran IPS dan IPA terpadu.

Dan di level SMA, disisipkan pada mata pelajaran fisika dan geografi.

Retno yakin pendidikan kebencanaan memiliki relevansi dengan mata pelajaran-mata pelajaran tersebut.  

Lebih jauh Retno menekankan, pendidikan kebencanaan tak cukup dipelajari hanya dengan teori. Oleh karena itu, KPAI mendorong pemerintah mengadkan simulasi dalam rangkaian kurikulum tersebut.

Retno menuturkan, tanpa simulasi atau praktik secara langsung, pendidikan kebencanaan tersebut akan menjadi sia-sia.

"Kalau dididik atau diberi pendidikan kebencanaan namun enggak pernah simulasi secara rutin di sekolah, maka akan menjadi sia-sia," ungkap Retno.

"Oleh karena itu, pemerintah kami dorong melakukan pelatihan tahun ini di daerah-daerah rawan bencana, agar memberikan pendidikan kebencanaan dengan mempersiapkan simulasi," lanjut dia.

Retno menjelaskan, simulasi adalah cara yang tepat untuk membuat para murid terlatih dan terbiasa menghadapi bencana. Ia pun mengusulkan simulasi tersebut dilakukan sebanyak satu kali setiap bulannya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kementerian serta lembaga terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

Baca juga: Jokowi Minta Edukasi dan Mitigasi Bencana Masuk Kurikulum Pendidikan

Hal itu dikatakan Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1/2019).

"Saya ingin mengingatkan, kita harus terus meningkatkan daya tahan kita, kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana," ujar Jokowi.

Presiden mengatakan, sudah selayaknya pemerintah bersama DPR mengalokasikan anggaran lebih besar untuk mengedukasi dan meningkatkan mitigasi bencana di masyarakat.

Kompas TV Aktivitas vulkanik Gunung Agung masih tinggi sehingga erupsi susulan masih akan terjadi. Terkait kondisi ini pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengimbau masyarakat yang ada di aliran sungai yang berhulu langsung dengan Gunung Agung agar tetap waspada terhadap terjadinya banjir lahar dingin di musim hujan seperti saat ini. Terlebih saat ini di Lereng Gunung Agung masih tersisa abu vulkanik yang terkumpul pasca-erupsi sehingga sisa-sisa material dengan mudah dibawa air hujan dan akan melawati sejumlah sungai yang berhulu langsung dengan Gunung Agung serta membahayakan masyarakat yang berada di bantaran sungai. Selain itu PVMBG juga melarang masyarakat ataupun wisatawan melakukan pendakian karena sangat berbahaya dan erupsi bisa terjadi kapan saja. Sampai saat ini pihak PVMBG masih menetapkan status Gunung Agung siaga level III dengan radius 4 kilometer dari puncak kawah. Selain itu masyarakat diminta untuk mematuhi informasi mitigasi resmi yang dikeluarkan PVMBG agar petugas dengan mudah melakukan evakuasi jika Gunung Agung kembali erupsi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com