Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agenda Pemberantasan Korupsi Akan Perlihatkan Komitmen Capres

Kompas.com - 08/01/2019, 20:25 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkapkan, ada satu agenda hukum yang dibutuhkan masyarakat ke depan, yakni agenda pemberantasan korupsi.

Agenda ini dinilainya akan membuktikan komitmen capres dan cawapres dalam memberantas korupsi.

"Nah satu agenda hukum yang paling ingin masyarakat tahu adalah agenda pemberantasan korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penegakan hukumnya," kata Refli kepada Kompas.com, Selasa (8/1/2019).

Dalam hal pencegahan, lanjut Refli, seorang presiden harus menjadi pemimpin dalam pemberantasan korupsi.

Baca juga: Capres Diharapkan Jelaskan Upaya Pemberantasan Korupsi hingga Reformasi Birokrasi

Cara pencegahannya dengan memilih aparat penegak hukum yang tidak memiliki rekam jejak korupsi.

Sosok yang dipilih memimpin lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, adalah individu yang memiliki integritas dan antikorupsi.

"Komitmen capres harus kuat saat debat pertama. Kalau Jokowi yang terpilih kan dia enggak punya beban mental, sedangkan jika Prabowo yang terpilih dia harus membuktikan kalau dia lebih baik dari Jokowi," kata Refly.

Baca juga: Capres-Cawapres Diminta Tunjukkan Program Nyata Pemberantasan Korupsi

Ia berharap, baik Jokowi maupun Prabowo, memiliki dasar yang kuat untuk memilih pemimpin tiga lembaga penegak hukum yang independen, bersih, dan tidak bermasalah.

Sebab, pemberantasan korupsi merupakan amanat reformasi yang masih menjadi persoalan bersama bangsa. 

"Kita merindukan presiden yang berani mati memberantas korupsi dan tidak berpikir ada agenda-agenda politik tertentu. Sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK juga penting untuk memperkokoh benteng pemberantasan korupsi," kata Refly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com