Kasus Meikarta, KPK Temukan Dugaan Pembiayaan Wisata Luar Negeri untuk Anggota DPRD - Kompas.com

Kasus Meikarta, KPK Temukan Dugaan Pembiayaan Wisata Luar Negeri untuk Anggota DPRD

Kompas.com - 08/01/2019, 19:58 WIB
Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.Indrianto Eko Suwarso Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan pembiayaan wisata luar negeri untuk sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi beserta keluarga mereka.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dugaan tersebut muncul dalam penyidikan kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Sedang terus kami dalami keterkaitan antara pembiayaan beberapa anggota DPRD Bekasi dan keluarga untuk liburan ke luar negeri dengan kepentingan membahas revisi aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi," ujar Febri dalam keterangan tertulis, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Rabu Besok, Aher Akan Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Meikarta


Selain itu, KPK juga menerima pengembalian uang yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Sejauh ini, penyerahan uang yang diterima KPK sekitar Rp 100 juta.

"Karena itu, para saksi semestinya bicara terus terang saja dan jika pernah menerima sesuatu baik uang atau fasilitas agar segera mengembalikan pada KPK," ujar Febri.

KPK sebelumnya menemukan indikasi perizinan proyek Meikarta sudah bermasalah sejak awal. Salah satu indikasinya, lokasi peruntukan proyek saat ini yang tidak memungkinkan untuk membangun seluruh proyek seluas 500 hektar tersebut.

Febri mengatakan, apabila situasi itu dipaksakan, akan melanggar aturan tata ruang.

Oleh karena itu, dia mendorong adanya dugaan pihak-pihak tertentu berupaya melakukan pendekatan dan mendorong perubahan aturan tata ruang tersebut.

Baca juga: Alasan Heryawan Tak Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Meikarta

"Kami dalami bagaimana proses pembahasan rencana detil tata ruang, siapa yang berkepentingan untuk mengubah tata ruang dan juga dugaan aliran dana pada sejumlah anggota DPRD Bekasi," kata Febri.

Dalam kasus Meikarta, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka.

KPK juga menetapkan tiga kepala dinas sebagai tersangka.

Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor.

Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

KPK juga menetapkan dua konsultan Lippo Group, Fitri Djaja Purnama dan Taryadi, sebagai tersangka. Seorang pegawai Lippo Henry Jasmen juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

Neneng bersama pejabat yang menjadi tersangka diduga menerima suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

FKUB: Tempat Ibadah Itu Suci, Jangan Dipakai untuk Politik dan Sebar Hoaks

FKUB: Tempat Ibadah Itu Suci, Jangan Dipakai untuk Politik dan Sebar Hoaks

Megapolitan
Kejari Depok 3 Kali kembalikan Berkas Kasus Nur Mahmudi ke Polisi

Kejari Depok 3 Kali kembalikan Berkas Kasus Nur Mahmudi ke Polisi

Megapolitan
Pengacara Sebut Aris Idol Dijebak Seseorang yang Tawari Pekerjaan

Pengacara Sebut Aris Idol Dijebak Seseorang yang Tawari Pekerjaan

Megapolitan
Hadapi Debat Perdana, Ma'ruf Amin Mengaku Tak Tegang

Hadapi Debat Perdana, Ma'ruf Amin Mengaku Tak Tegang

Nasional
Polisi Segera Sebar Sketsa Wajah Pelaku Penusukan Siswi SMK di Bogor

Polisi Segera Sebar Sketsa Wajah Pelaku Penusukan Siswi SMK di Bogor

Regional
Risma Pamerkan Sederet Penghargaan yang Diraih Kota Surabaya Sepanjang 2018

Risma Pamerkan Sederet Penghargaan yang Diraih Kota Surabaya Sepanjang 2018

Regional
Jika KPU Tak Ikuti Putusan PTUN, Kubu OSO Minta Presiden dan DPR Turun Tangan

Jika KPU Tak Ikuti Putusan PTUN, Kubu OSO Minta Presiden dan DPR Turun Tangan

Nasional
Survei Charta Politica: Jokowi-Ma'ruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 34,1 Persen

Survei Charta Politica: Jokowi-Ma'ruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 34,1 Persen

Nasional
Timses Sebut Jokowi-Ma'ruf Gelar Simulasi Debat Bersama Ahli 'Public Speaking'

Timses Sebut Jokowi-Ma'ruf Gelar Simulasi Debat Bersama Ahli "Public Speaking"

Nasional
3 Hari Berlalu, Balita di Spanyol yang Jatuh ke Sumur Belum Ditemukan

3 Hari Berlalu, Balita di Spanyol yang Jatuh ke Sumur Belum Ditemukan

Internasional
Bandung Tidak Raih Adipura, Oded Tidak Kecewa

Bandung Tidak Raih Adipura, Oded Tidak Kecewa

Regional
Polisi: Mucikari ES Punya Banyak Koleksi Foto dan Video Vulgar Artis VA

Polisi: Mucikari ES Punya Banyak Koleksi Foto dan Video Vulgar Artis VA

Regional
Pentagon Sebut China Punya Sistem Senjata Tercanggih di Dunia

Pentagon Sebut China Punya Sistem Senjata Tercanggih di Dunia

Internasional
Meriahkan Pemilu, Khilmi Buat Miniatur Jokowi dan Prabowo dari Batang Korek Api

Meriahkan Pemilu, Khilmi Buat Miniatur Jokowi dan Prabowo dari Batang Korek Api

Regional
KPK Kembali Dapat Dukungan Masyarakat Sipil untuk Tetap Memberantas Korupsi

KPK Kembali Dapat Dukungan Masyarakat Sipil untuk Tetap Memberantas Korupsi

Nasional

Close Ads X