Ada 15 Kasus Pelanggaran Hak Beragama di 2018, Terbanyak di Jabar

Kompas.com - 08/01/2019, 18:58 WIB
Mural berjudul Toleransi di Bawah Batu karya seniman Eko Nugroho di dinding kolong Tol Bintaro, Jakarta, Selasa, (12/11/2013). Gambar mural ini merupakan bagian dari Jakarta Biennale ke-15 yang mengambil tema Siasat. KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOMural berjudul Toleransi di Bawah Batu karya seniman Eko Nugroho di dinding kolong Tol Bintaro, Jakarta, Selasa, (12/11/2013). Gambar mural ini merupakan bagian dari Jakarta Biennale ke-15 yang mengambil tema Siasat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang 2018, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) se-Indonesia yang bernaung di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah menangani 15 kasus terkait pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Sembilan kasus di antaranya terjadi di Provinsi Jawa Barat.

Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI Siti Rakhma Mary Herwati mengatakan, jika dilihat dari bentuknya, pelanggaran yang terjadi paling banyak berupa larangan beribadah dan menggunakan tempat ibadah, yakni 9 kasus.

"Jadi yang paling banyak pada tahun 2018 itu adalah larangan beribadah dan menggunakan tempat ibadah," ujar Rakhma saat memaparkan Laporan Hukum dan HAM 2018 di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Larangan Pembangunan Rumah Ibadah Masuk Pelanggaran HAM? Ini Kata JK

Bentuk-bentuk pelanggaran lainnya antara lain penyebaran kebencian, larangan berkumpul keagamaan, larangan ekspresi keagamaan dan larangan pemakaman.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur berpendapat bahwa ada tiga faktor yang memicu kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama yaitu, regulasi atau norma hukum, lemahnya penegakan hukum dan ujaran kebencian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Anies: Salah Satu Masalah Pembangunan Itu Memindahkan Rumah Ibadah

Menurut Isnur, norma hukum yang mengatur soal pendirian rumah ibadah cenderung menyulitkan kelompok minoritas.

Ia mencontohkan aturan khusus atau pembangunan rumah ibadah yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur saat ditemui di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur saat ditemui di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Presiden Minta Polri Tindak Tegas Penyerang Rumah Ibadah dan Pemuka Agama

Persyaratan khusus tersebut meliputi, daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang dan serta dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa.

"Jadi dari normanya itu bermasalah," kata Isnur.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Nasional
Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Nasional
KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

Nasional
Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Nasional
Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Nasional
Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Nasional
Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Nasional
Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Nasional
Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Nasional
Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Nasional
Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Nasional
Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

Nasional
BKN Ingatkan soal Sanksi bagi ASN yang Nekat Cuti dan ke Luar Kota Saat Libur Natal-Tahun Baru

BKN Ingatkan soal Sanksi bagi ASN yang Nekat Cuti dan ke Luar Kota Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
Kepala BKN: ASN Wajib Batalkan Cuti Saat Libur Natal-Tahun Baru

Kepala BKN: ASN Wajib Batalkan Cuti Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
2.233 Atlet Ikuti Kompetisi Perairan KSAL Cup 2021

2.233 Atlet Ikuti Kompetisi Perairan KSAL Cup 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.