Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Mari Berdampingan dan Saling Merangkul

Kompas.com - 08/01/2019, 16:34 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PADA tataran tertentu, dunia ini nyatanya memang tak seindah kesimpulan Khisore Mahbubani.

Sekalipun banyak data dan argumentasi menarik, buku The Great Divergence-Asia, The West and The Logic of One World, besutan Mahbubani tahun 2013 itu masih perlu banyak realitas pelengkap untuk diakui.

Sekarang, tulis Mahbubani, sedang berlangsung proses konvergensi antar-berbagai bangsa dan negara, sebagai titik balik dari ketimpangan dan proses divergen yang tercabik-cabik oleh perang dunia.

Akselerasi di bidang pendidikan dan penyebaran teknologi modern, tulisnya lagi, telah memungkinkan berbagai bangsa saling mendekat, berbagi, dan kerja sama untuk menata dunia baru yang diimaginasikan sebagai milik bersama dan selayaknya dijaga bersama.

Uyghur dan Rohingya adalah fakta terbaru betapa indahnya mimpi Mahbubani. Ditolak oleh mayoritas, bahkan oleh otoritas setempat.

ISIS pun tak berbeda. Penolakan demi penolakan atas hegemoni dan soft invasion oleh penguasa dunia berlangsung di banyak tempat dan melahirkan kekerasan yang tak kalah menyedihkan sebagai realitas resistensinya.

Di sini, di negeri kita ini, pun tak berbeda. Komunisme yang renyah di kelas ilmu sosiologi, dinamis di kelas ilmu politik, dialektis di kelas ilmu sejarah, dan manis di kelas ilmu ekonomi, menjadi peluru-peluru yang dibenturkan ke berbagai sisi di tataran realitas.

Pemikiran yang satu ini memang punya masa lalu yang kurang menggembirakan di negeri ini, terutama di panggung politik.

Namun demikian, ini tentu sangat bisa dipahami karena toh risiko dari panggung politik adalah tidak ada pihak yang salah, semuanya benar.

Ujungnya adalah gontok-gontokan. Puncaknya, semuanya diisyaratkan untuk berdamai secara politik setelah konstelasi baru kekuasaan terbentuk, lalu didiamkan sebagai cadangan untuk momen-momen selanjutnya, tentunya jika dibutuhkan.

Padahal sebenarnya kekisruhan bukanlah perkara metodologis, bukan perkara fallacy thought, atau perkara kurang empiris, tapi perkara kepentingan, kekuatan, dan eksistensi kepentingan satu pihak di mata pihak yang lain.

Saya sangat menyadari betapa bodohnya saya, sehingga tak berani berkata apa-apa soal ini. Memang sebodoh itulah, mau dibilang apa. Toh tidak juga terlihat celah convergen itu, entah di mana letaknya.

Saban hari kita menyaksikan kian melebarnya pembelahan kepentingan yang menyamar ke dalam perdebatan-perdebatan "sok ideologis".

Tuduhan berbalas gugatan, fitnah berbalas pelaporan, cacian berbalas makian, saling lempar kesalahan dan saling dominasi kebenaran, dan banyak lagi, itulah realitas faktual yang kita saksikan.

Tapi setidaknya ada dua poin dari tulisan Mahbubani yang menarik perhatian saya, yakni akselerasi pendidikan dan perkembangan teknologi yang dianggap bisa mempercepat terjadinya convergensi.

Saya berharap ini adalah harapan, harapan di mana keduanya bisa diintervensi secara hati-hati oleh otoritas, agar bisa mengurangi perseteruan-perseteruan yang tak perlu, saat terbuka sebuah celah konvergensi.

Dengan begitu, tidak perlu ada kata "versus" di antara para pihak yang berbeda semisal ojek online versus ojek konvensional, petahana versus oposisi, tradisional versus modern, modern versus post modern, hitam versus putih, putih versus kuning, merah versus hijau, misalnya, dan lain-lain.

Mengapa harus hati-hati mengintervensi kedua bidang tadi (pendidikan dan teknologi)?

Karena, kedua bidang tersebut ibarat telur, digenggam terlalu kuat akan pecah, tidak jadi menetas, tidak jadi ayam. Tetapi digenggam terlalu longgar malah akan jatuh, pecah juga ujungnya, atau setidaknya lepas dari cengkraman.

Mengapa demikian? Karena pendidikan bukan proses indokrinasi politik, tapi memanusiakan manusia alias bukan memparpolkan manusia.

Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com